BPJS Kesehatan Gunungsitoli Sosialisasi Perpres No 82 Payung Hukum JKN-KIS

0
349
BPJS bersama wartawan saat sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.(foto/aro ndraha)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Gunungsitoli (Sumut)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Gunungsitoli mensosialisasikan Perpres No 82 tahun 2018 tentang Penyempurnakan Payung Hukum JKN-KIS bertempat di Kantor BPJS Jln.Dipenogoro, Desa Sifalaete, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Rabu (19/12/2018).

Kepala BPJS Kesehatan, Harry Nurdiansyah mengatakan, akhir tahun 2018, kehadiran Perpres ini membawa angin segar bagi implementasi untuk Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya,” kata Harry.

Harry Nurdiansyah menambahkan, Perpres 82 tahun 2018 tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat.

Seperti peraturan tengang pendaftaran bayi baru lahir, paling lama 28 hari sejak dilahirkan, dan aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres diundangkan.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Demikian juga mengenai status kepesertaan bagi Perangkat Desa. Bagi Kepala Desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas, kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” kata Harry.

Halnya status peserta yang ke Luar Negeri, dalam Perpres dijelaskan bahwa seorang WNI yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

Sedangkan bagi suami istri yang sama-sama bekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuanya yang berlaku, dan suami istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

Halnya tunggakan iuran? Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan.

Dan status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

Bahkan ada juga diberlakukan denda layanan, jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. JIka peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari, sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persem dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp30 juta.

Aturan JKN-KIS Terkait PHK

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Harry menjelaskan, PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria, yaitu, PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial, PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris, dan PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan, atau PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. Sementara jika ia tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.(Aro Ndraha)

 

Editor : Maris