BPK Penawar Rejo Diduga Rangkap Jabatan, Ini Kata Kepala Kampung

0
45
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2020, di Kampung Penawar Rejo, dalam pelaksanaan pekerjaanya, malah diketuai dan dikelolah oleh Yudianto, selaku Ketua BPK setempat.
Dijual Rumah

Tulang Bawang, buktipers.com – Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang Lampung,Yudianto, dididuga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa/Kampung.

Disebutkan, bahwa BPK fungsinya mengawasi Pemerintah Kampung, bukan sebagai pelaksana proyek kampung.

Pasalnya, dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2020, di Kampung Penawar Rejo, dalam pelaksanaan pekerjaanya, malah diketuai dan dikelolah oleh Yudianto, selaku Ketua BPK  setempat.

Kejanggalan tersebut diketahui saat beberapa awak media, terjun ke lokasi (Balai Kampung,red), pada Minggu (11/10/2020) dan mendapati informasi dari salah satu tokoh masyarakat, berinisial ST, tentang adanya dugaan rangkap jabat tersebut.

“Kalau Ketua KKM Pamsimasnya itu Yudianto yang juga menjabat sebagai Ketua BPK, di Kampung Penawar Rejo ini. Setau saya, dia juga sebagai tenaga pengajar, berstatus honorer, di Tulang Bawang Barat. Supaya lebih jelas, coba ditanya saja dengan Lurahnya,” ungkap ST, kepada wartawan.

Sementara, Kepala Kampung Penawar Rejo, Mulyoto saat dikonfirmasi, mengakui, memang dirinya yang menunjuk Yudianto, sebagai ketua KKM, pada program Pamsimas tersebut dan dia mengaku tidak mengetahui, jika ada aturan yang melarang rangkap jabatan, pada BPK.

“Ya, memang benar yang ngangkat dia (Yudi) sebagai ketua KKM itu saya, selaku kepala kampung. Awalnya juga saya tidak paham, jika ada aturan yang melarang akan hal itu, karena sepemahan saya, itukan kelompok swadaya masyarakat. Lagi pula, disitu juga ada konsultan, pendamping yang lebih paham akan hal itu. Terus terang, belum tentu juga kepala kampung menguasai dan mengerti semuanya. Semestinya, jika memang salah, seharusnya Yudi nya menolak pada saat itu, bukan justru menerima, jadi yang lebih salah itu dia,” ucap Mulyoto.

Disisi lain, Budi Rismawanto, selaku pendamping di program Pamsimas saat dihubungi melalui telpon mengatakan, saat pemilihan ketua KKM, difasilitasi oleh Kepala Kampung setempat. Mengenai aturan tentang larangan BPK, dia

mengaku kurang mengetahui, sebab tidak pernah mengurusi di bidang kampung.

“Waktu pemilihan ketua KKM itukan difasilitasi oleh Kepala Kampungnya, dan mengenai aturan yang melarang BPK untuk tidak bisa pegang proyek, saya juga kurang paham. Sebab, saya enggak pernah ngurusi di bidang kampung. Berkaitan dengan kelompok keswadayaan masyarakat, itukan organisasi pimpinan kolektif, berjumlah lima kelompok yang dipimpin oleh pak Yudi, yang bertanggung jawab supaya dapat berjalan lancar dan mengawasi, bukan sebagai pelaksana. Biar lebih enak, kita ngobrol aja dulu dengan ketua KKM dan Kepala Kampung, Pak,” kata Budi sembari menutup telepon.

(JN)