BPK RI Provinsi Lampung Diminta Audit ADD dan DD

0
451
Pidinuri.
Dijual Rumah

Buktipers.com – Pesisir Barat  (Lampung)

Keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, dalam menyikapi laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), di kabupten ini, nampaknya tidak main-main.

Hal tersebut terlihat melalui surat resmi  DPRD Pesisir Barat yang ditandatangani lansung oleh Pidinuri, selaku Ketua DPRD  setempat. Dalam surat resminya tersebut, Ketua DPRD  meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Lampung untuk mengaudit penggunaan ADD dan DD, di Pesisir Barat.

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya mendorong agar kepolisian dan kejaksaan mengambil langkah tegas, terkait dugaan penyimpangan dan penyelewengan DD oleh beberapa Peratin.

Surat resmi DPRD Pesisir Barat yang ditandatangani lansung oleh Pidinuri, selaku Ketua DPRD setempat.

Menanggapi isu adanya dugaan setoran kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, yang bersumber dari ADD dan DD, yang diduga dikoordinir Apdesi, anggota DPRD dapil 2 Pesisir Selatan dan Ngambur ini, menegaskan, pihaknya mengaku masih percaya dengan kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum.

“Kita harus berprasangka baik, karena masyarakat, LSM dan wartawan juga bisa mengawasi langsung kinerja aparat penegak hukum,” ujar Piddinuri.

BPK RI Perwakilan Lampung kita minta untuk serius mengaudit pengunaan DD dan ADD. Salah satu contoh di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ngambur dan Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, mulai dari tahun 2016 sampai 2018, patut diduga terjadi penyimpangan, kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut, ia menyarankan bila ditemukan ada tindak pidana, sebaiknya diserahkan kepada jaksa dan polisi. “Percayalah penegak hukum kita pasti tetap akan menjalankan tupoksinya,” tutup Sekretaris DPC PDI Perjuangan Pesisir Barat ini. (Andi)