BPKPPD Kepri Minta Aparat dan PLN Tegas Dalam Pemutusan TV Kabel Ilegal di Tiang Listrik

0
16
Edy Susilo
Dijual Rumah

Batam, buktipers.com – Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyurati Kepolresta Barelang, Bright PLN, Kejaksaan dan Kominfo, terkait pemamfaatan tiang listrik PLN Batam oleh pengusaha TV Kabel.

Edy Susilo, salah satu ketua lembaga yang ikut menyurati mengatakan, “ini jelas perbuatan merugikan negara. Perlu diketahui, bahwa aset negara tidak boleh dimanfaatkan oleh perusahaan swasta untuk pekerjaan ilegal”.

Kata Edy menjelaskan, bahwa yang dimaksud usaha ilegal yaitu pengusaha TV Kabel diduga melakukan pelanggaran hak cipta.

“Dari rata-rata 50 canel yang dijual ke masyarakat dalam bentuk kutipan Rp. 80.000 per bulan, banyak canelnya diambil dari siaran luar negeri, dan film yang ditayangkan juga diduga dari downlod youtube dan diberi logo perusahaan mereka. Itu sama saja dengan VCD bajakan yang dijual kemasyarakat,”tutur Edy Susilo, Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan Pembangunan Daerah (BPKPPD) Kepri, Minggu (28/2/2021), lalu.

Edy juga menjelaskan, bahwa perusahaannya mungkin benar ada izin, tapi pelaksanaan usahanya yang diduga ilegal.

Edy memastikan, bahwa usaha tersebut tentunya tidak bayar pajak ke negara. “Bagaimana mau bayar pajak, kalau konten yang di retribusikan ilegal? maka masuk lagi unsurnya pengelapan pajak,”kata Edi Susilo.

Ditegaskan Edy Susilo, jika penegak hukum tidak menindak tegas, dan PLN tidak memutus semua kabel TV Kabel, maka lembaganya akan melakukan aksi damai pada Rabu, 3 Maret 2021 medatang, di depan Kantor PLN Batam .

“Kami akan melakukan aksi damai agar seluruh kabel diputus dari aset Negara. Saat aksi nanti, kami kasih waktu 6 x 24 jam kepada PLN Batam untuk mencabut semua kabel milik TV kabel serta menuntut agar membatalkan semua perjanjian dengan TV kabel karena jelas menayangkan konten ilegal. Kami juga minta aparat untuk menangkap pengusaha yang telah melanggar UU Hak Cipta, UU ITE dan UU pengelapan Pajak Negara. Dan menekankan agar juga menagkap oknum Bright PLN atau oknum PLN Batam yang bermain dengan cara pemanfaatan tiang aset negara diizinkan untuk usaha ilegal tersebut,”tutupnya.

 

(R/Zul)