BPN Diminta Cari Solusi Konflik Agraria Pemerintah Vs Masyarakat Adat

0
1
Foto: DPD RI
Dijual Rumah

Jakarta, buktipers.com – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) aktif mencarikan solusi penyelesaian atas persoalan konflik agraria antara pemerintah dan korporasi vs masyarakat adat. Menurutnya, kasus ini terjadi di banyak daerah.

Adapun salah satu kasus yang tengah disoroti Sultan ialah perdebatan antara Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor B. Laiskodat dan tokoh adat Sumba Umbu Maramba Hau yang merupakan sesepuh sekaligus raja di Kabaru, Rindi, Sumba Timur.

Sultan mengaku menyesali tindakan yang dilakukan oleh Gubernur tersebut. Ia pun menilai perdebatan panjang ini tidak pantas ditampilkan oleh seorang kepala daerah.

Diketahui, perdebatan tersebut diduga dipicu oleh pengelolaan dan pengalihan status kepemilikan tanah ulayat yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan tebu dan pemerintah.

“Kami menyayangkan sikap dan cara komunikasi gubernur kepala daerah yang cenderung arogan terhadap tokoh adat yang merupakan pemilik tanah ulayat di sana. Karena eksistensi suku, kerajaan dan kesultanan adalah entitas bangsa yang lebih dulu hadir dan diakui di Nusantara daripada negara, mari kita jaga kehormatan mereka,” ungkap Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini mengatakan sejak awal negara ini tidak memiliki hak atas tanah kecuali yang diwarisi oleh Belanda. Akan tetapi karena kerja sama dan kebaikan para tokoh adat se-Nusantara, Indonesia bisa membangun negara secara kolektif dan damai. Untuk itu, ia menyampaikan bahwa Negara patut berterima kasih dan mengapresiasi kontribusi para tokoh adat.

“Oleh karena itu, kami minta Pemerintah di semua tingkatan harus memiliki kepekaan sosio-historis. Utamakan pendekatan persuasif dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional dan membangun daerah,” pintanya.

Lebih lanjut, Sultan menekankan pembangunan ekonomi dan investasi di negara yang multietnis dan budaya seperti Indonesia harus didorong oleh semangat kolaborasi, bukan justru saling menegasikan.

“Kami percaya, bahwa semua elemen bangsa ini, baik tokoh adat dan pemerintah, memilki niat dan mimpi yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan beradab,” pungkasnya.

 

Sumber : detik.com