Beranda Politik Budi Utari Ajak KPU Siantar ke Jakarta untuk Tanyakan Kepastian Pilkada Siantar

Budi Utari Ajak KPU Siantar ke Jakarta untuk Tanyakan Kepastian Pilkada Siantar

64
0
Sekretaris Daerah Budi Utari Siregar.

Buktipers.com – Siantar (Sumut)

Pemerintah Kota Siantar akhirnya menanggapi surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas anggaran Pilkada serentak 2020.

Pemerintah Kota Siantar yang masih ragu digelar Pilkada Siantar 2020 akan mengajak KPU ke Jakarta.

“Mungkin nanti kita akan sama-sama ke Jakarta untuk mempertanyakan Pilkada Siantar ke pemerintah atasan masing- masing. Biar hal ini tak jadi polemik,” ujar Sekretaris Daerah Budi Utari Siregar, Kamis (13/6/2019).

Budi mengatakan jadwal Pilkada Siantar masih simpang siur. Namun, ia akan segera mengatur jadwal untuk menggelar audiensi.

Budi memastikan akan membalas surat KPU dengan cepat agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

“Pemko Siantar akan segera mengundang KPUD Siantar untuk membalas surat mereka sebelumnya tentang audiensi dan anggaran Pilkada, tadi saya sudah bilang sama Asisten. Kita juga ingin hal ini tak jadi polemik ditengah-tengah masyarakat. Padahal antara Pemko Siantar dan KPUD Siantar tetap mengacu pada surat dari pemerintah atasan masing-masing (Mendagri dan KPU RI),”ujarnya.

Baca Juga!  Bupati Tapteng Hibur dan Bantu Korban Kebakaran di Kecamatan Barus

Sebelumnya, Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas anggaran Pilkada Siantar 2020.

Apalagi, KPU sudah merilis 23 daerah di Sumut yang menggelar Pilkada. Sejak dua bulan yang lalu, Pemko Siantar tidak merespon surat tentang audiensi dan anggaran Pilkada.

Padahal, tahapan Pilkada serentak 2020 bergulir pada September 2019. Diketahui, KPU Siantar sudah merancang anggaran sebesar Rp 21 Miliar.

Ketua KPU Siantar Daniel Dolok Sibarani mengharapkan pemerintah merespon surat tersebut.

“Harapan kita walau Pemko menyatakan 2024. Silakan dibalas dengan resmi. Ini sampai sekarang Pemko tidak membalas surat,”ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Siantar, kemarin.

Menurut Daniel, jika Pemko Siantar berpatokan pada surat balasan Kemendagri yang menyatakan Pilkada Siantar 2024 , maka dapat melampirkan surat tersebut.

Baca Juga!  ‘Penyelewengan’ LPG 3 Kg Terjadi di Kota Tanjungbalai

“Kalau memang mereka mendapatkan surat dari Kemendagri Pilkda Siantar 2024 boleh dilampirkan juga dalam surat balasan secara resmi,”ujarnya.

“KPU Sumut tentu menyampaikan itu berdasarkan rujukan dari KPU RI. Kita lihat dari pilkada 2015. Kami kan pelaksana. Apa yg diintrupsikan. Apa yang dikatakan Sumut sudah merunjuk dari pusat,”ungkapnya.

Diketahui, Kota Pematangsiantar masuk dalam daftar Pilkada Serentak 2015. Maka, sesuai dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Kota Siantar menggelar Pilkada 2020.

Namun, yang berbeda, walau masuk dalam daftar Pilkada 2015, Siantar mengalami Pilkada susulan pada tahun 2017.

Baca: Wanita Hamil Siram Bayi 11 Bulan Pakai Sup Panas karena Dianggap Terlalu Berisik dan Mengganggu

Baca Juga!  AKP Ali Umar Batal Jadi Kasat Lantas Polres Siantar, Penggantinya AKP Septian Dwi Rianto  

KPU telah merilis 23 daerah di Sumut yang menggelar Pilkada 2020 yakni Kota Medan, Binjai, Sibolga, Tanjungbalai, Gunung Sitoli, dan Pematangsiantar.

Kemudian Kabupaten Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Labuhanbatu, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhan Batu Selatan, Karo, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias, dan Mandailing Natal.

 

Sumber : tribunnews.com

Loading...