Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Sosialisasi Visi dan Misi

0
4
Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, mensosialisasikan visi – misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2021-2024, Selasa (21/09/2021).
Dijual Rumah

Labuhanbatu, buktipers.com – Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, dr. H.Erik Adtrada Ritonga, M.KM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, mensosialisasikan visi – misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2021-2024, Selasa (21/09/2021), di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan S.M Raja, Kecamatan Rantau Selatan.

Penyampaian visi dan misi dan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu, Ir.Muhammad Yusuf Siagian, yang turut dihadiri Camat Se-Labuhanbatu dan seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari data dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik regional bruto tetap stabil di angka 5.05 %. Namun, di tahun 2020 telah menurun menjadi 0.09 % akibat dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, inflasi dalam lima tahun terakhir juga cenderung menurun, di tahun 2016 sebesar 4.76 % hingga pada tahun 2019 turun menjadi 1.54 %, dan kembali naik di tahun 2020 menjadi 2.78 persentase kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam hal ini, Sekdakab Labuhanbatu membacakan rasio indikator yang menunjukan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dalam lima tahun terakhir juga meningkat.

Di tahun 2017 ada di kisaran angka 0.279 %, namun di tahun 2018 naik menjadi 0.294 %.

Sementara di tingkat pengangguran terbuka dalam lima tahun terakhir juga cenderung menurun, tahun 2015 ada di kisaran angka 11.39 % hingga tahun 2019 turun menjadi 5,71 % dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 6.05 % akibat dampak pandemi Covid-19.

“Akibat dampak pandemi Covid-19, sama-sama kita lihat di tahun 2020 angka pengangguran kembali meningkat. Kita ketahui ini akibat dampak pandemi covid-19,”jelas Sekda.

Sebagai tantangan, maka periode 2021-2024 di masa Pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar dengan visi mewujudkan masyarakat Labuhanbatu yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera di Tahun 2024 akan dijabarkan dalam 10 agenda kebijakan prioritas sebagai berikut : pertama, menciptakan tata kelola pemerintah yang merakyat, bersih dan profesional. Kemudian meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur dengan mengacu kepada prinsip prioritas pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Selanjutnya meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang keagamaan, sosial dan budaya, meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun karakter dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, selanjutnya mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Kemudian mengembangkan potensi wisata daerah, selain itu juga mengembangkan industri kreatif dan meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat.

Sangat diharapkan seluruh visi dan misi ini dapat dituangkan ke dalam dokumen perencanaan seluruh OPD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing untuk penyusunan rancangan awal RPJMD dan dapat melaksanakan penginputan ke sistem informasi pemerintahan daerah.

“Semoga kita dapat menyatukan langkah dan pemikiran untuk pembangunan Kabupaten Labuhanbatu, demi terwujudnya masyarakat Labuhanbatu yang berkarakter, maju dan sejahtera,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labuhanbatu, Hobbol Z Rangkuti menyebutkan, sosialisasi visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu berdasarkan regulasi Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah.

“Bappeda pendekatan perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses Teknokratik, Partisipatif, Politis dan Atas Bawah dan Bawah Atas. Kepada seluruh Kasubag program dan Camat, mari kita satukan persepsi demi terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah,”jelas Kepala Bappeda.

 

(Syafii Harahap)