Beranda Parawisata Demi Pembangunan Kawasan Danau Toba, Presiden Jokowi Utus Staf Kepresidenan Mendegarkan Keluhan...

Demi Pembangunan Kawasan Danau Toba, Presiden Jokowi Utus Staf Kepresidenan Mendegarkan Keluhan Masyarakat

140
0
Foto Staf Kepresidenan, Siska Boru Hutagalung dan Annie yang didampingi Bupati Toba Samosir, Ir Darwin Siagian, Wakil Bupati Toba Samosir, Ir Hulman Sitorus, Sekda Kabupaten Toba Samosir, Audi Murphy Sitorus, Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Arie Prasetyo, Direktur Destinasi Pariwisata M.Tata, saat menghadiri pertemuan dengan warga. Foto tengah, Pahala Sirait dan foto Staff Kepresidenan saat lagi memberikan masukan kepada warga.

Toba Samosir, buktipers.com – Menanggapi persoalan di desa  Pardamean Sibisa, kecamatan Ajibata, kabupaten Toba Samosir, yaitu masalah pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), di Pusat Kaldera Geopark Danau Toba, yang kini dikelola Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT), Presiden Joko Widodo (Jokowi), langsung mengutus dua orang Staf Kepresidenan (KSP) untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat.

Staff Kepresidenan, Siska Boru Hutagalung dan Annie, yang didampingi Bupati Toba Samosir, Ir Darwin Siagian, Wakil Bupati, Ir Hulman Sitorus, Sekda, Audi Murphy Sitorus, Direktur BPODT, Arie Prasetyo, dan Direktur Destinasi Pariwisata, M Tata, langsung mengunjungi desa Sigapiton, kecamatan Ajibata, kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, Sabtu (28/9/2019).

Staff Kepresidenan, Annie didampingi Siska Boru Hutagalung, kepada perwakilan Raja Bius Desa Sigapiton, Marga Sirait, Butarbutar, Nadapdap dan Manurung serta seluruh masyarakat yang hadir pada saat itu, mengatakan, bahwa tujuan mereka ke Sigapiton hanya mendengarkan masalah di desa tersebut.

Siska Boru Hutagalung mengatakan, bahwa pihaknya dan Pemkab Tobasa sudah menggelar rapat dengan warga desa Pardamean dan desa Motung yang berdekatan dengan sengketa lahan  yang saat ini dikelola BPODT, dengan maksud menampung aspirasi warga.

Namun khusus warga Sigapiton tidak hadir, ketika kami mengelar rapat, pada tanggal 27 September 2019 kemarin, sehingga saat ini kami turun kelapangan untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah yang dialami masyaarakat Sigapiton, ujarnya.

Baca Juga!  PT STP Hijaukan Lahan Kritis Kawasan Danau Toba

“Sebenarnya Jumat kemarin (27/9/2019), kami sangat mengharapkan kehadiran warga Sigapiton di Kantor Bupati Toba Samosir, karena banyak hal yang bisa langsung dikonfirmasi pada saat itu,”katanya lagi.

Raja Bius diwakili Ketua Umum Raja Naopat Jabangun Sirait, didampingi Raja Bius lainnya, Hiras Butarbutar, J Nadapdap dan Manogu Manurung, mengucapkan hal senada dan berterimakasih atas kehadiran Staf Kepresidenan, Bupati Tobasa, BPODT dan rombongan, di desa Sigapiton.

Karena langsung melihat kondisi desa Sigapiton, yang berpenghuni 142 Kepala Keluarga (KK) dan 390 penduduk, katanya. Dia  berharap dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ke Presiden.

Perwakilan Raja Bius Manurung, Manogu Manurung, menyampaikan beberapa permasalahan di Sigapiton, yakni dari 914 hektar tanah wilayat adat desa Sigapiton saat ini tersisa hanya 81 hektar, untuk persawahan dan perkampungan dan meminta agar 914 hektar tanah adat masyarakat Sigapiton dikembalikan ke masyarakat.

Selanjutnya Manogu mengatakan, agar permasalahan khususnya untuk tanah wilayat adat desa Sigapiton seluas 914 hektar ditinjau ulang, sehingga batas-batas wilayah terlihat dengan jelas dan meminta agar pemerintah menerbitkan Surat Keterangan (SK) tanah adat Sigapiton, serta memperbaiki infrastruktur jalan menuju perkampungan.

Baca Juga!  Suami Tega Bacok Istri Pakai Parang hingga Masuk IGD RSUD Parapat

“Kami takut desa Sigapiton menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasioanal (KSPN), kami takut di sana, maka kami meminta agar tanah wilayat adat desa Sigapiton diperjelas dan dikeluarkan SK-nya,” ujar Manurung.

Sementara Staf Kepresidenan, Siska Boru Hutagalung menyampaikan, pihaknya sudah mencatat dan mengakomodir keluhan masyarakat dan akan disampaikan ke Presiden.

Ditempat terpisah, Raja Bius dari Desa Pardamean Sibisa, Pahala Sirait (67) kepada buktikpers.com, mengatakan, bahwa sebenarnya 279 hektar lahan yang dikelola BPODT, bukan tanah wilayat adat desa Sigapiton.

“Lahan tersebut sudah diserahkan orang tua Raja Bius Sirait ke pemerintah, semenjak 1952, dilengkapi dengan satu berkas surat tanah, mulai dari Ajibata, Pardembanan Julu, Marata, Motung sampai Harangan Nadua hingga sampai ke Sidugul,”ungkapnya.

Jadi intinya, status lahan 279 hektar yang terletak di desa Pardemean yang hendak dikelola BPODT, bukan tanah wilayat adat desa Sigapiton dan surat penyerahan sudah diserahkan pada Jumat (27/8), ke Kantor Bupati Toba Samosir.

Dan lokasi yang dikelola BODT, bukan berlokasi di desa Sigapiton, melainkan di desa Pardamean Sibisa, sehingga tidak ada kaitannya dengan desa Sigapiton, ujar Pahala, yang mengaku pernah mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun, menjadi lahan pertanian dengan menanam jahe.

Baca Juga!  Predator Buas yang Meresahkan Warga Kolang Tapteng Berhasil Ditangkap

Pahala juga mengaku, bahwa dirinya pernah bersekolah dan orang tua perempuannya Boru Nadapdap, berasal dari desa Sigapiton. Lahan yang diklaim warga Sigapiton sebagai tanah adat seluas 279 hektar di desa Pardamean Sibisa, tidak benar adanya, ujarnya.

“Desa Sigapiton itu panombangan (perantauan), namanya sudah Sigapiton  yang artinya diapit dua tebing dan setengah jurang, Sibisa-Motung-Mangarata”, katanya.

Pahala Sirait kembali dengan tegas mengatakan, bahwa lahan tersebut bukan hak milik warga Sigapiton, apalagi mengklaim tanah adat seluas 914 hektar. Mungkin kalau 914 hektar sudah tidak tau lagi sampai kemana itu, katanya.

Pahala juga menjelaskan lahan di Sibisa, sebelumnya sudah dibagi-bagi, termasuk 279 hektar lahan yang saat ini diklaim warga desa Sigapiton, sebagai tanah adat merupakan hak marga Sirait.

“Itu sejarah dimana kampungnya, di situ lah dia berkuasa, termasuk Manurung, Sitorus. Jangan mengaku-ngaku lahan di atas desa Sigapiton milik warga desa Sigapiton, saya berkata jujur,”kata Pahala Sirait.

(Stg)

Loading...