Di Duga Korupsi Dana Bantuan Hukum Penanganan Perkara Warga Miskin, Bagian Hukum Kodya Tanjungbalai Dipertanyakan

0
365
Dijual Rumah

Buktipers.com – Tanjungbalai (Sumut)

Disinyalir ada indikasi korupsi pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran APBD 2017 terhadap kegiatan bantuan Hukum penanganan / penyelesaian kasus (perkara) terhadap warga masyarakat yang kurang mampu menghabiskan anggaran sebesar  Rp 164.270.000.

Dimana pada kegiatan tersebut sebanyak 28 paket (perkara) yang terealisasi sesuai Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017, diketahui biaya perpaket nya hanya sebesar Rp 5.000.000. Jadi dalam kegiatan tersebut dapat ditaksir hanya sekitar Rp 140.000.000, dari anggaran yang tersedia Rp 164.270.000.

Sisa dana Rp 24.270.000 yang di duga kuat merupakan kerugian Negara ini lah yang di korupsi oleh Bagian Hukum Pemko Tanjungbalai, belum lagi pada kegiatan lainnya yang ada pada Instansi tersebut.

Kepala Bagian Hukum Pemko Tanjungbalai Rasyid Lubis yang berhasil di konfirmasi mengatakan bahwa tidak ada kerugian Negara pada kegiatanya, “Kalau ada kerugian Negara sudah ditegur kita dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), ini belum ada mengatakan terdapat kerugian pada kegiatan itu, Kalau ada temuan pasti kami sudah diberi tahukan agar mengembalikan uang tersebut, habis kemaren uang nya itu buat kegiatan itu,” jelasnya.

Tambahnya, “28 paket tersebut di bagi kepada dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yakni Trisila dan Pusbakumadin, anggaran tersebut dibagi dua dan sisa uang tersebut juga sudah di berikan kepada kedua lembaga tersebut,” Lukasnya.

Terpisah Aktivis anti Korupsi Kota Tanjungbalai Khairul Hanafi “Kita akan laporkan perkara ini ke Kejari Tanjungbalai Asahan, Kami sudah kumpulkan beberapa alat bukti, Terlepas belum atau sudah ada pemeriksaan BPK.
Namun berdasarkan analisa kami, bantuan hukum ini sarat diduga di korupsi oleh Oknum ASN Kota Tanjungbalai,” jelasnya mengakhiri. (Gani/Fauzi)