Diduga “Pangkas” Rp50 Ribu Dana BLT, Penegak Hukum Diminta Bertindak

0
121
Foto ilustrasi. (Int)
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Oknum pelaku aparatur Desa Tanjung Kelit diduga melakukan pemangkasan anggaran Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp50 ribu per orang saat pencairan bantuan pemerintah tersebut.

Permasalahan tersebut diketahui berdasarkan informasi narasumber, salah seorang warga Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepri yang enggan namanya disebutkan dalam pemberitaan.

“Benar bang, pemangkasan 50 ribu rupiah pada saat pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jadi setiap penerima bantuan dana BLT dari Rp300 ribu hanya menerima Rp250 ribu saja. Ini lah yang terjadi di Dusun 03 Linau, Desa Tanjung Kelit,”ucap narasumber sebut saja berinisial AT,  Rabu (25/8/2021).

Menyikapi info tersebut, salah satu rekan wartawan yang tergabung dalam Organisasi DPC AJOI Lingga, melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp guna membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan narasumber.

Suwandi, selaku Kepala Dusun 03 Linau membenarkan hal tersebut dilakukan namun berdasarkan hasil mufakat bersama.

Benar memang ada pemangkasan setiap penerima  BLT sebesar 50 ribu rupiah. Ini dilakukan guna diberikan kepada warga penerima bantuan PKH, katanya.

“Pemangkasan 50 ribu rupiah dari setiap penerima bantuan BLT itu diberikan kepada warga penerima bantuan PKH yang tidak mendapatkan uang tunai dan ini adalah kebijakan kita, agar warga yang tidak dapat bisa kebagian,”ujar Suandi melalui pesan singkat WhatsApp.

Sebagai informasi tambahan, terkait kebijakan BLT-DD sendiri, tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A ayat 3 yaitu: “Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis”.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Tanjung Kelit belum bisa dikonfirmasi terkait tanggapannya atas kebijakan yang dilakukan.

 

(R / DL)