Buktipers.com – Madina (Sumut)
Sungguh malang nasib Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) se Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut).
Di balik kesuksesan Pemilu 2019 di tangan KPPS tersebut, ternyata mereka digaji tak seberapa, dan terendus pula adanya dugaan pemotongan dana bimtek yang merupakan jatah para KPPS tersebut.
Praktek ‘korupsi’ itu, diduga dilakukan pihak PPK dan sekretariat PPK Kecamatan Panyabungan.
Informasi yang dihimpun buktipers.com, bahwa menjelang hari pencoblosan, 17 April 2019, lalu, pihak PPK tersebut melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) tentang Pemilu kepada KPPS se Kecamatan Panyabungan, di Sekolah Madarsyah, di sekitar Panyabungan.
Namun sangat disayangkan, masing – masing KPPS hanya menerima uang Rp50 ribu, yaitu untuk makan dan uang tranportasi. Dan saat itu juga KPPS menerima aqua gelas sebiji.
Informasi yang diterima wartawan, besaran anggaran yang harus diterima oleh petugas KPPS tersebut, seharusnya berkisar Rp71.000 per KPPS, dan yang diwajibkan dalam bimtek sebanyak empat orang per TPS.
Jadi PPK Panyabungan diduga memotong dana Rp80.000 per TPS.
Jumlah TPS se Kecamatan Panyabungan dari data KPU Madina sebanyak 166 TPS. Sehingga jika ditotal, PPK Panyabungan diduga memakan hak KPPS sebanyak Rp13.280.000.
Aroma pemotongan ini langsung dikonfirmasi buktipers.com kepada bendahara sekretariat dan ketua PPK Panyabungan yang berisial IS dan Ir, melalui pesan singkat (WA).
Namun keduanya lebih memilih bungkam, tanpa memberikan penjelasan maupun klarifikasi terkait adanya dugaan pemotongan dana bimtek bagi KPPS tersebut.
Ada baiknya masalah ini ditanggapi KPU Madina dan termsuk Polres setempat maupun pihak Kejaksaan.
(me)
