Diduga Tersus Pawan 2 Tidak Miliki Ijin, Dishub Ketapang Surati Satpol-PP

0
302
Terminal khusus atau dermaga bongkar muat Pawan 2 yang dimiliki oknum pengusaha berinisial A, yang diduga belum memiliki ijin atau diduga illegal. (Foto/AGS)
Dijual Rumah

Ketapang, buktipers.com – Salah satu Terminal Khusus (Tersus) atau yang biasa disebut dengan dermaga tradisional yang berada di perairan Sungai Pawan, tepatnya di samping bawah Jembatan Pawan 2 Ketapang, Kelurahan Sukaharja, diduga ilegal karena tidak mengantongi ijin.

Meskipun belum mengantongi ijin, terlihat beberapa kapal yang bersandar di dermaga tradisional tersebut, sudah melakukan aktivitas bongkar muat bahan bangunan, seperti semen yang merupakan milik salah satu pengusaha di Ketapang, berinisial A.

Ironisnya, hingga saat ini, pihak dinas terkait di Kabupaten Ketapang, belum melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap Tersus atau dermaga tersebut. Sehingga ada kesan pembiaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut, terkait aktivitas bongkar muat kapal di lokasi dermaga tradisional Pawan 2 yang diduga ilegal tersebut, buktipers.com melakukan konfirmasi ke dinas terkait, Selasa (6/8/2019), lalu.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Ketapang, Joko Prastowo saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan “Benar dermaga tradisional Pawan 2 itu memang tidak mengantongi ijin. Belum lama ini, pihak kami Dishub sudah pernah menyurati dan memanggil si pemilik usaha yang berinisial A, guna menegur aktivitas ilegal yang dilakukannya, agar dihentikan. Namun hingga sampai saat ini, si pemilik tidak mengindahkan teguran yang kami berikan. Malah membangun bangunan tersebut lebih permanen,”ujar Joko.

Menyikapi hal ini, lanjutnya “Saya sudah melayangkan surat pada tanggal 29 Juli 2019 kepada Satpol-PP Kabupaten Ketapang terkait keberadaan atas aktivitas bongkar muat di dermaga tradisional ilegal milik inisial A tersebut, untuk segera diambil tindakan sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Tapi sampai saat ini, terlihat belum dilakukan tindakan apapun,”terangnya.

Sementara itu, Kasat Pol-PP Kabupaten Ketapang, Muslimin saat ditemui buktipers.com, di ruang kerjanya mengatakan, “Benar, pada tanggal 29 Juli 2019, saya ada menerima surat dari Dishub Kabupaten Ketapang yang mana dalam isi surat tersebut, bertujuan meminta Satpol-PP untuk segera menindak lanjuti tentang keberadaan terminal khusus atau dermaga yang berada di Pawan 2 Sukaharja,”ujar Kasat.

Lanjutnya “Dalam hal ini, kami akan menyikapi dengan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak dulu, seperti Sekda Ketapang yang dulunya sebagai Kadis Dishub, Dishub yang sekarang, dan kasat yang lama. Sebab permasalahan ini, kalau dilihat dari surat Dishub sudah dari tahun 2014, dan mulai muncul lagi pada tahun 2019 ini. Karena saya, Kasat yang baru. Jadi saya perlu koordinasi dengan pihak yang saya sebutkan tadi, supaya tau duduk persoalannya,”terang Kasat.

Ditambahkannya “Jika kami sudah mengetahui pelanggaran perdanya, kami akan memberikan peringatan hingga tindakan tegas, dengan melakukan penyegelan terhadap Tersus atau dermaga tersebut,”tegasnya.

(AGS)