Beranda Lintas Provinsi Disbudpar Kota Malang Akui hanya Dinas ‘Event Organizer’

Disbudpar Kota Malang Akui hanya Dinas ‘Event Organizer’

297
0
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.
Loading...

Malang, buktipers.com – Rangkaian pelaksanaan acara event yang dilaksanakan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, mendapat kritikan masyarakat dari segala sisi.

Bukan hanya anggaran acaranya, tetapi fungsi dinas itu sendiri dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari penyelenggaraan acara tersebut, juga disoroti.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, tentang pedoman organisasi perangkat daerah, yaitu, pada Pasal 9, ayat 2 alinea ke 3 yang menyatakan, bahwa fungsi dinas, adalah melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Namun hal ini tidak dtemui wartawan saat melakukan klarifikasi langsung, pada pihak Disbudpar, Jumat (13/09/2019).

Wartawan mempertanyakan penyelenggaraan event-event yang masuk pada agenda tahunan dinas itu, diantaranya, event Malang  Flower Carnival dengan anggaran Rp115 juta lebih, Festival Batik Rp198,400.000, dan Pagelaran Panji Rp280 juta.

Menurut Sekretaris Disbudpar, Dahlia Lusi, “Dinas kami berfungsi hanya sebagai dinas yang melakukan promosi, jadi kami memang tidak dalam kapasitas untuk melakukan pembinaan. Intinya, kami hanya melakukan acara untuk menjual produk yang sudah jadi dan layak jual, salah satunya adalah produk dari kebudayaan. Jadi memang acara yang kami fasilitasi, hanya berbentuk event untuk menjual produk tersebut. Maka dari itu, kalau misalkan ditanya kenapa hanya itu-itu saja yang ditampilkan, karena memang menurut kami, mereka itu yang layak untuk dijual. Maka kalau ada yang mempertayakan hal tersebut, mungkin mereka nyiyir saja karena tidak terpilih untuk ditampilkan. Dan kalau ditanya adakah manfaatnya bagi masyarakat acara ini, tentunya ada, yaitu, bagi yang terlibat di acara tersebut, pasti mendapat keuntungan. Kalau yang ngisi acara, mereka mendapat bayaran, yang jualan di sana, mereka juga mendapat uang dari produk yang mereka jual di sana,”ungkapnya.

Baca Juga!  Tendang Polisi dari Motor, Buronan di Makassar Ditembak Mati

Lanjutnya “jadi untuk fungsi membina dan pemberdayaan, itu bukan tupoksi kami. Mungkin tahun depan kalau dinas budaya sudah digabung dengan dinas pendidikan, maka hal tersebut bisa dilakukan. Tapi biasa bentuk kegiatannya hanya bisa workshop-workshop saja, bukan edukasi pendampingan yang berkesinambungan,” terangnya.

Sementara, menurut Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Heri Sunarko mengatakan, “kalau terkait acara Malang Flower Carnival, sebenarnya anggarannya tidak sebesar itu. Dipotong pajak dan lain-lain, nominalnya tinggal Rp80 juta dan itu dilaksanakan oleh EO (nara sumber tidak menyebut nama EO nya para awak media) dan sifat tender adalah PL (Penunjukan Langsung) kalau soal pembinaan seperti apa, kami memberi contoh acara kampung Buk Gluduk, beberapa waktu lalu, yang melibatkan AREMA, Kampung Warna – Warni dan Kampung Biru dari tiga lokasi yang menjadi satu event. Itu masyarakat di sana, menyampaikan pada saya, kalau baru kali ini kampung di sana bisa mendapat penghasilan Rp1 juta per hari. Artinya apa? Artinya, bahwa apa yang kami lakukan ini, telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di sana dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka,”terangnya.

Baca Juga!  Viral Video Siswa SMP Tantang Guru, Polisi Turun Tangan

Sementara saat ditanya lebih jauh, bagaimana bisa dikatakan produk seni dan budaya ini, dikatagorikan layak jual ? Dia menambahkan “pertama adalah profesional, enak dilihat juga ditonton dan yang pasti punya nilai ekonomis,”pungkasnya.

Sementara disisi lain, salah satu anggota DPRD Kota Malang dari PKB, Arif Wahyudi, dikonformasi lewat pesan WA menyatakan, “sebetulnya tidak hanya Disbudpar, tapi seluruh OPD ketika mengadakan kegiatan, apalagi terkait event kebudayaan, akan lebih bijak ketika memanfaatkan potensi lokal, bahkan pengadaan barang yang lainpun kita dorong untuk tidak memanfaatkan jasa perusahaan besar, akan tetapi bisa memberdayakan UMKM. Dan kedepan saya berharap DPRD bersikap atas hal-hal tersebut, dengan melakukan evaluasi sebagai bagian dari fungsi kontrol,”jelasnya.

Baca Juga!  Cerita Bule Jerman dan Gadis Purworejo Sebelum Menikah

 

(Hermin/red)

Loading...