Djoko Tjandra Didakwa Suap Jaksa Pinangki Rp 7 M Lebih Demi Fatwa MA

0
3
Pinangki tampak berbusana muslim syar'i (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Dijual Rumah

Jakarta, buktipers.com – Jaksa mendakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra memberikan suap senilai USD 500 ribu kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Uang itu diberikan dengan maksud agar Pinangki sebagai jaksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengupayakan Djoko Tjandra yang saat itu menjadi buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali untuk tidak dieksekusi ketika pulang ke Indonesia dengan fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

“Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berupa uang sebesar USD 500 ribu dari sebesar USD 1 juta yang dijanjikan oleh terdakwa Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian kepada Pinangki Sirna Malasari,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

“Supaya Pinangki Sirna Malasari mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Joko Soegiarto Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga terdakwa

Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana,” imbuh jaksa.

Pinangki sendiri sebelumnya sudah didakwa dalam perkara yang sama. Pemberian suap senilai USD 500 ribu itu apabila dikurskan sekitar Rp 7,2 miliar lebih.

Saat itu Djoko Tjandra berstatus sebagai buronan sejak tahun 2009. Namun pada November 2019 ada seorang bernama Rahmat yang mengenalkan Pinangki ke Djoko Tjandra. Pinangki saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Pertemuan antara Pinangki dengan Djoko Tjandra itu berlangsung di kantor milik Djoko Tjandra yang berada di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Djoko Tjandra sudah membahas keinginannya agar bisa terbebas dari eksekusi itu.

Rencana pun disusun untuk mendapatkan fatwa dari MA melalui Kejagung. Jaksa mengatakan argumen yang ingin dibangun melalui fatwa itu adalah bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Djoko Tjandra tidak bisa dieksekusi sesuai dengan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan hak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarganya.

Kesepakatan pun terjadi di antara Djoko Tjandra dan Pinangki. Mereka juga sudah menyepakati adanya pemberian uang yaitu disepakati seorang bernama Andi Irfan Jaya sebagai perantara uang Djoko Tjandra ke Pinangki.

“Karena terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mengetahui status Pinangki Sirna Malasari sebagai jaksa, maka terdakwa Joko Soegiarto Tjandra tidak mau melakukan transaksi dengan Pinangki Sirna Malasari. Selanjutnya Pinangki Sirna Malasari menyanggupi akan menghadirkan orang swasta yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi dengan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dalam pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung,” kata jaksa.

Muncul ‘action plan’ Pinangki. Apa itu?

Selain itu disepakati pula adanya jasa pengacara untuk Djoko Tjandra yaitu Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Saat itu Djoko Tjandra setuju menggunakan jasa Anita Kolopaking dengan success fee USD 200 ribu.

Lalu, Pinangki pun diminta membuat ‘action plan’ yang berisi 10 rencana aksi untuk mendapatkan fatwa MA itu. Proposal action plan itu ditawarkan berisi rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejagung sebesar USD 100 juta. Namun, Djoko Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan seluruh pembiayaan yang dituangkan dalam action plan sebesar USD 10 juta.

Adapun 10 action plan itu adalah sebagai berikut:

  1. Penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi. Penanggungjawab action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Irfan Jaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.
  2. Pengiriman surat dari pengacara kepada BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA. Penanggungjawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari.
  3. BR (Burhanuddin pejabat Kejaksaan Agung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali atau pejabat MA), yang dimaksudkan Pinangki sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020.
  4. Pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki USD 250 ribu. Yang dimaksud adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP-nya sebesar USD 500 ribu oleh Djoko Tjandra.
  5. Pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD 500 ribu. Yang dimaksud adalah pemberian fee kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan media sebesar USD 500 ribu.
  6. HA (Hatta Ali atau pejabat Mahkamah Agung) menjawab surat BR (Burhanuddin atau pejabat Kejaksaan Agung), yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action ini adalah HA (Hatta Ali atau pejabat MA)/ DK belum diketahui/ AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020.
  7. BR (Burhanuddin atau pejabat Kejagung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali pejabat MA), yang dimaksudkan adalah Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret.
  8. Security deposit cair USD 10 juta. Yang dimaksudkan adalah Djoko Tjandra memberikan uang apabila rencana tersebut berjalan lancar.
  9. Djoko Tjandra kembali ke RI tanpa menjalani pidana penjara 2 tahun sesuai putusan PK
  10. Pembayaran konsultan fee 25% jaksa Pinangki sebesar USD 250 ribu atau pembayaran tahap II pelunasan atas fee terhadap Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayar DP nya sebesar USD 500 ribu jika Djoko Tjandra kembali ke RI sesuai action plan poin ke-9.

Jaksa mengatakan Djoko Tjandra sudah membuat draf surat kuasa untuk Pinangki sebagai jaminan USD 10 juta itu apabila action plan berjalan dengan lancar. Sebagai jaminanya pula, Djoko Tjandra menyerahkan down payment (DP) sebesar USD 500 ribu ke Pinangki yang diserahkan melalui Andi Irfan Jaya.

Setelah menerima itu, jaksa menyebut Pinangki memberikan USD 50 ribu ke Anita Kolopaking. Pinangki saat itu mengaku hanya menerima USD 150 ribu dari Djoko Tjandra, padahal dia menerima USD 500 ribu.

Namun pada akhirnya tak ada yang terlaksana dari action plan itu. Djoko Tjandra membatalkan rencana action plan tersebut pada Desember 2019.

“Atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan Down Payment (DP) kepada Pinangki Sirna Malasari melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD500 ribu sehingga Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan,” kata jaksa.

Atas dasar itu, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

 

Sumber : detik.com