Beranda Sumut DPRD Sebut Kebijakan Pemko Padangsidimpuan Membebani Masyarakat

DPRD Sebut Kebijakan Pemko Padangsidimpuan Membebani Masyarakat

58
0
Karcir parkir di Padangsidimpuan. TRIBUN MEDAN/NANDA F BATUBARA
Loading...

Buktipers.com – Padangsidimpuan (Sumut)

Tarif parkir di Padangsidimpuan masih menjadi persoalan. Seorang pengendara mobil, Arif Nasution, mengaku memeroleh karcis yang bertuliskan nominal Rp 3000 saat parkir di daerah Sitombol, Padangsidimpuan.

Pada karcis kertas berwarna putih itu, terlihat stempel Pemko Padangsidimpuan. Pada karcis itu juga tertulis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018.

Arif merasa aneh sebab tarif parkir untuk kendaraan roda empat biasanya hanya Rp 2000.

“Ini saya temui di beberapa titik. Kalau karcis parkir yang ini saya peroleh saat parkir di Sitombol,” kata Arif, Jumat (11/1/2019).

Anggota Komisi II DPRD Padangsidimpuan Hasanuddin Sipahutar mengatakan, tidak ada pembahasan maupun paripurna kenaikan tarif parkir di Padangsidimpuan.

Baca Juga!  Pemko Padangsidimpuan Susun Grand Design Pembangunan Kependudukan 2015 - 2040

Menurutnya, tarif itu masih diatur berdasar Peraturan Daerah Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2010.

Untuk kendaraan roda empat, tarif parkir yang ditetapkan senilai Rp 2000. Sedangkan untuk roda dua dikenakan tarif Rp 1000.

Sedangkan perihal Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2018, Hasan menilai belum ada sosialisasi untuk kenaikan tarif.

“Jika ada kenaikan tarif parkir, itu tidak pernah dibahas ataupun diparipurnakan bersama anggota DPRD,” kata polikus PPP ini.

“Oke kalau kenaikan tarif itu berdasar Perwal, kenapa di karcis juga dituliskan Perda Nomor 4 Tahun 2010 itu? Karena kalau berdasarkan Perda itu, tarif masih Rp 1000 untuk roda dua dan Rp 2000 untuk roda empat,” sambungnya.

Baca Juga!  Kapolres Dapat Pujian Dari Pemko Sidimpuan

Di samping tentang besaran tarif, lanjut Hasan, zona parkir di Padangsidimpuan juga belum tuntas ditentukan.

“Penertiban parkir belum selesai, zona titik parkir juga belum selesai. Ini tarif parkir sudah dinaikkan. Kan aneh kita melihatnya,” kata Hasan.

Hasan mengatakan, kebijakan penaikan tarif parkir dinilai kurang efektif bila bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, yang menjadi persoalan selama ini adalah banyaknya kebocoran kantong-kantong parkir. Kemudian, terdapat kutipan liar serta zona parkir yang kurang strategis.

“Jadi kalau katanya untuk meningkatkan PAD, solusinya bukan dengan menaikkan tarif yang justru membebani masyarakat. Karena persoalannya selama ini adalah kebocoran kantong-kantong parkir. Itu yang mestinya dibenahi,” kata Hasan.

Baca Juga!  Dua Pria Ini Gagal Nyabu, Kepergok Buang Sabu

Kepada jurnalis, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Rasman Hasibuan mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan PAD. Hal ini, katanya, juga merupakan program Wali Kota Padangsidimpuan yang baru, Irsan Efendi Nasution.

Namun, ia menolak berkomentar lebih lanjut soal kenaikan tarif parkir tersebut.

“Terkait tarif tersebut saya tidak bisa mengomentarinya,” ujar Rasman melalui sambungan telepon.

Sumber : tribunnews.com

 

Loading...