DPRD Simalungun Gelar Paripurna LKPJ Bupati tahun 2016.

0
713
Screenshot_20170613_235157

Buktipers.com, SIMALUNGUN – DPRD Simalungun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan masa reses anggota DPRD masa persidangan kesatu tahun sidang 2017 dan penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Simalungun tahun 2016.

Rapat tersebut di buka dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba didampingi wakil-wakil ketua yakni Timbul Jaya Sibarani SH, Fao Saut Sinaga dan Ir Rospita sitorus, di gedung peripurna DPRD Simalungun, Senin (12/6).

Dihadiri oleh para anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, asisten setkab, para pimpinan SKPD dan Camat dijajaran Pemkab Simalungun.

Ketua DPRD Simalungun Drs Johalim Purba dalam sambutannya mengatakan kegiatan reses sangat penting guna meningkatkan kwalitas, produktifitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan cek and balance antara DPRD dan pemerintah.

Reses masa persidangan anggota DPRD telah dilaksanakan pada bulan April 2017 lalu selama 5 hari, oleh karena itu diharapkan anggota dewan dan jajaran eksekutif kami untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pembahasannya.

Laporan hasil reses anggota DPRD disampaikan oleh anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil)-nya. Dari Dapil I disampaikan oleh Tumpak Silitongah SPd. Dapil II disampaikan Ikhwanuddin Nasution LC. Dapil III disampaikan oleh Indra Sukmana Sinaga SKom, Dapil IV disampaikan oleh Ramanuddin Purba SE, Dapil V disampaikan oleh Dungdung Manik SH dan pDapil IV disampaikan oleh Waringin Purba.

Bupati Simalungun dalam nota pengantarnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Simalungun Ir Amran Sinaga MSi mengatakan bahwa LKPJ merupakan penjelasan pelaksanaan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan yakni pendapatan daerah, belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan dan kerjasama dengan pihak ketiga melalui kegiatan commonity development dan commonity social responsibility (CSR).

Dalam LKPJ tersebut, Bupati menyampaikan bahwa belum semuanya aspirasi dan kebutuhan kebutuhan pembangunan ditengah-tengah masyarakat belum seluruhnya dapat terlalsana. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, namun pemerintah tetap berupaya secara bertahap dan berkelanjutan meningkatkan kinerja pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rel)