Dua Personel Polres Karo Dipecat karena Narkoba

0
247
Wakapolres Tanah Karo Kompol Hasian Panggabean (kiri) melepas pakaian dinas Brigadir Deri Andreas Brahmana, pada upacara PTDH, di halaman apel Mapolres Tanah Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe, Senin (12/8/2019). Tribun Medan/Muhammad Nasrul
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com – Jajaran Polres Tanah Karo menggelar upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua personelnya, di Mapolres Tanah Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe, Senin (12/8/2019).

Dua personel yang saat ini telah dipecat itu adalah Brigadir Deri Andreas Brahmana, dan Brigadir Rus Piccal Sihombing.

Upacara PTDH ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Tanah Karo Kompol Hasian Panggabean.

Dan dihadiri oleh seluruh Kapolsek di wilayah hukum Polres Tanah Karo, serta turut dihadiri oleh Muspika dan tokoh agama.

Diketahui, kedua mantan anggota kepolisian itu diberhentikan karena sebelumnya melanggar kode etik dan hukum.

Keduanya, terbukti melanggar hukum tentang penyalahgunaan narkoba.

Dua personel tersebut juga sebelumnya telah menjalani sidang kode etik, dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Hasian mengungkapkan, melalui upacara ini membuktikan jika institusi kepolisian tidak main-main untuk menindak para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dirinya menyebutkan, langkah ini merupakan peringatan bagi anggota kepolisian yang masih ingin bermain-main dengan hukum.

Ia mengatakan, melalui sikap kedua orang ini membawa dampak buruk bagi institusi kepolisian.

Dikatakannya, pelanggaran yang telah dilakukan oleh keduanya sudah mencoreng institusi kepolisian.

“Dengan kejadian yang dilakukan yang bersangkutan, institusi kepolisian turut tercoreng.

Menjadi acuan bagi personel yang masih aktif agar introspeksi diri, bahwa setiap yang melanggar kode etik dan mencoreng kepolisian akan mendapatkan ganjaran yang sama,” ujar Hasian.

Brigadir Deri Andreas Brahmana, yang bertugas sebagai Brigadir Pembinaan Polres Tanah Karo, melanggar pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI tentang pemberhentian anggota Polri dan sesuai kep Kapoldasu No: kep/742/VI/2019/ Tmt diberhentikan tanggal 31 Juli 2019.

Brigadir Rus Piccal Sihombing yang bertugas sebagai Brigadir Sattahti Polres Tanah Karo melanggar pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI tentang pemberhentian anggota Polri dan sesuai Kep Kapoldasu no: kep/741/VI/2019/ tmt diberhentikan tanggal 31 Juli 2019. Pemberhentian ini pun sesuai dengan dengan Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kedua anggota kepolisian yang dicopot itu, terlihat yang hadir hanya oleh Brigadir Deri.

Satu personel lagi, tidak dapat hadir dan hanya diwakilkan secara simbolis menggunakan foto yang bersangkutan.

“Kalau Brigadir Deri, bisa hadir kami jemput dari Lapas karena masih menjalani proses hukum.

Sedangkan Brigadir Rus Piccal, sudah sempat ada omongan yang bersangkutan berniat untuk hadir, namun kenyataannya beliau tidak hadir.

Maka kami ganti dengan foto yang bersangkutan,” ucap Kasi propam Polres Tanah Karo Ipda E Situmorang.

Hasian melanjutkan, pemberhentian ini bukan karena pimpinan memiliki kebencian pribadi terhadap yang bersangkutan.

Tindakan ini merupakan bentuk konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya.

Terlebih, sebelum PTDH pihaknya sudah melakukan proses pembinaan agar keduanya tidak sampai mengulangi kesalahannya.

“Kami sebagai manusia biasa mohon maaf, tapi ini yang harus saudara terima, silakan menyesuaikan dengan masyarakat umum.”

“Kalau masih mau hidup yang baik dan sehat, silakan jalankan hidup kejadian pekerjaan yang layak dan pantas.”

“Harapan kami saudara tidak melanggar peraturan lagi, apabila nanti terjadi lagi maka saudara sudah kasih ke dalam pidana umum.

Saudara masih bisa berkarir di institusi lain maupun di masyarakat, seperti menjadi pengusaha ataupun anggota dewan karena hak politiknya belum dicabut,” pungkasnya.

 

Sumber : tribunnews.com