Dugaan 5 Oknum ASN Berpolitik Praktis, Ini Kata Wakil Ketua AJOI Lingga

0
392
Encik Taupik, Wakil Ketua l Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Lingga.
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Foto 5 oknum ASN dengan salam tiga jari, bersama salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Lingga yang telah ditangani Bawaslu Lingga dan telah dilaporkan ke KASN, ditanggapi Wakil Ketua Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Lingga.

Menurutnya, statemen yang dilontarkan H. Alias Wello, selaku salah satu calon Bupati Bintan kepada Bawaslu Lingga, seperti diberitakan beberapa media online, sangat tidak profesional.

“Maaf, menurut analisa kejadian dan berdasarkan pengakuan yang disampaikan narasumber, besar kemungkinan statemen yang dipaparkan mantan Bupati Lingga tersebut hanya semata untuk menghalangi atau melemahkan ruang gerak kinerja Bawaslu, dalam menangani kasus dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan 5 ASN Kabupaten Lingga,”ucap Encik Taufik, selaku Wakil Ketua l DPC AJO Indonesia Lingga, Selasa (11/9/2020), lalu.

Dikatakannya, Bawaslu sudah bekerja dengan baik dan sangat profesional sesuai dengan UU.

Biarkan Bawaslu bekerja dengan nyaman, soal melanggar atau tidaknya ke 5 ASN tersebut, itu tergantung pada hasil di lapangan dan apalagi salah satu ASN telah mengaku secara langsung kesalahannya kepada Bawaslu. Pada saat mau berfoto itu, dirinya suruh seseorang untuk beselfie dengan menunjuk salam tiga jari.

Saya orang yang pertama kali melakukan kontak lansung kepada salah satu oknum pegawai berinisial KA, sekira pukul 20.00 WIB, setelah postingannya heboh di media sosial, pada sore hari atau setelah rombongan Wakil Bupati Lingga melakukan kunjungan kerja di Desa Rejai, ujarnya.

Terkait bukti percakapan konfirmasi tersebut, saya masih ada menyimpan hasil rekaman melalaui telpon seluler saat berkomunikasi dengan oknum KA, bahwasanya saat itu dirinya suruh saudara bernisial S, tegasnya.

“Jika ingin berfoto bersama Wakil Bupati Lingga”. Sedemikian ucapnya. Jadi jelas, tudingan mantan Bupati Lingga yang menyebutkan Bawaslu tidak profesional dan arogan sepertinya tidak pas. Saya berharap mantan Bupati Lingga, cukup fokus pada tujuannya sebagai calon Bupati Bintan, periode 2020-2024. Apalagi saat ini paslon lawan tarung beliau sangat terpandang dan boleh dikatakan master di Kabupaten Bintan. Jadi dalam hal ini Mantan Bupati Lingga H.Alias Wello cukup fokus pada posisinya, sebagai Calon Bupati Bintan saja, tegas Encik Taufik.

Ditambahkannya, saat ini masyarakat cukup perlu tau, bagaimana cara menangkal hoax, dan tidak ikut-ikutan menyebarkannya.

Termasuk ujaran kebencian, hasutan, dan ajakan negatif lainnya yang berpotensi memecah belah bangsa. Dalam iklim demokrasi saat ini, hal-hal negatif tersebut gencar terjadi jelang proses pemilihan umum, khususnya saat Pilkada. Untuk itu, literasi media dan literasi digital sebagai kata kuncinya. Masyarakat justru jangan jadi “korban” pesta demokrasi, ujarnya.

“Saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan awak media, khususnya yang bergabung di  Aliansi Jurnalistik Online Indonesia ( AJOI ) Lingga tidak mengambil posisi sebagai tim sukses kandidat tersebut. Disamping telah melanggar amanat UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, oknum wartawan/jurnalis tersebut juga telah kehilangan legitimasi profesi kejurnalistikan. Dewan Pers juga telah mengingatkan secara etik pemilik media yang terafiliasi ke partai politik agar tak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pers,”pesannya.

Dalam spirit implementasi Pasal 17 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers tetap mengingatkan dan menggugah peran serta masyarakat dalam mengawal kemerdekaan pers, khususnya kualitas pers dalam Pemilu kada Serentak 2020.

Kualitas pemberitaan media pers sangat berpengaruh terhadap kualitas pilihan masyarakat dalam Pilkada 2020, Pers tidak hanya dituntut cerdas, namun juga harus bijaksana dalam penyajian isu terkait Pilkada agar tak jadi provokasi bagi masyarakat. Menyajikan berita bukanlah seperti menge-sankan pertarungan hidup dan mati para pasangan calon kepala daerah, paparnya.

Menurutnya, Pers juga harus hati-hati dalam mengambil sumber berita dari media non pers, misalnya, media sosial dan media komunitas. Viral di media sosial tidak boleh serta merta jadi sumber berita. Karena prinsipnya, berita tetaplah berita, yang butuh proses verifikasi, fakta dan data yang bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen, sebagai mana tertuang dalam Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers, pungkas Encek Taufik.

(Zul)