Dugaan Korupsi Pembuatan Tanaman RHL di Wilayah Kerja BPDASHL Asahan Barumun Dilaporkan LSM DPD GERAK  ke KPK

0
186
Foto daftar paket dan perusahaan pelaksana kegiatan proyek.
Dijual Rumah

Pematangsiantar, buktipers.com – Lembaga Sosial Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM DPD GERAK) Provinsi Sumatera Utara, melalui Lamhot Malau SP.d, selaku Ketua dan Wesly Saragih sebagai Sekretaris, melaporkan indikasi korupsi pembuatan tanaman RHL, di wilayah kerja BPDASHL Asahan Barumun, kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dibenarkan Lamhot dan Wesly yang dikonfirmasi wartawan, Senin siang tadi (1/3/2021), via panggilan WhatApp.

Dan bahkan, laporan mereka tersebut, telah dilayangkan ke KPK pada pagi hari tadi, Senin (1/3/2021) yang ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. ST Burhanuddin, SH , MH, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

Dijelaskan Wesly, bahwa salah satu upaya menekan laju deforetasi melalui rehabilitasi hutan. Rehabilitasi didalam dan di luar kawasan hutan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, katanya.

Tujuan penyelenggaraan RHL adalah menurunkan degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air, jelasnya.

“Kami dari LSM DPD GERAK  Sumatera Utara, menemukan suatu tindakan perlawanan hukum yang terjadi di wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun, dalam hal pembuatan tanaman RHL,”tegasnya.

Wesly juga membeberkan daftar-daftar paket RHL pada wilayah kerja BPDASHL Asahan Barumun yaitu :

a).Pembuatan tanaman RHL pada wilyah kerja  UPT KHP Wil. VI Sipirok I, II dan SM. Barumun seluas 765 Ha (Paket 1) dengan pagu Rp 14.967.454.500,00,-

b).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. VI Sipirok III, VIII seluas 600 Ha.

c).Pembuatan tanaman RHL KPH Wil. VI Sipirok IX, X, XI, seluas 900 Ha (Paket 3) dengan pagu  Rp 17.608.770.000,00,-

d).Pembuatan tanaman RHL KPH, Wil. VI Spirok IV, V, VI, VII, seluas 935 Ha.

e).Pembuatan tanaman RHL KPH Wil. VI Spirok XII, XIV, XV, XVI, seluas 1.026 Ha (Paket 5) dengan pagu Rp 11.177.933.500,00,-

f).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. IV Sipirok XIII, XVII, XVIII, XIX, seluas 975 Ha (Paket 6) dengan pagu Rp 10.632.667.500,00,-

g).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. V Aek Kanopan blok I, II, III, IV, seluas 750 Ha (Paket 12) dengan pagu Rp 12.941.975.000,00-

h).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. XIII Dolok Sanggul II, III, seluas 600 Ha (Paket 9) dengan pagu Rp 11.739.180.000,00,-

i).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. XIII Dolok Sanggul VIII, IX, X, seluas 707 Ha (Paket 7) dengan pagu Rp 13.832.666.000,00,-

j).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. XIII Dolok Sanggul, IV, V, VI, VII, seluas 950 Ha (Paket 8) dengan pagu Rp 18.587.033.000,00,-

k).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. XII Tarutung I, II, III, seluas 665 Ha (Paket 10) dengan pagu Rp 13.010.924.000,00,-

l).Pembuatan tanaman RHL KPH wil. VII Gunung Tua – Gunung Mambu I, II Banua Tonga I, II KPH wil.III Kisaran – Aek Nagali I, II, seluas 935 Ha,(Paket 15) dengan pagu Rp 17.318.885.000,00,-

Tekhnis pelaksanaan di lapangan diduga tidak sesuai dengan RAB, tanpa pendangiran dan ajir.

m).Pembuatan tanaman RHL KPH wil X Padangsidempuan Pardomuan I, II, III dan pembuatan tanaman RHL KPH wil XI Pandan Untemungkur I seluas 701 Ha (Paket 13) dengan pagu Rp 13.062.336.000,00,-

Bahwa dengan adanya data, serta hasil investigasi ke lapangan, terkait pembuatan tanaman RHL, di wilayah KPH VI Sipirok, KPH wilayah X Padangsidempuan, RHL KPH wilayah XIII Dolok Sanggul, KPH wilayah XII Tarutung dan lain sebagainya dengan total anggaran berkisar Rp 220.890.066.180,5. Yang mana RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, namun tidak berjalan sebagaimana mestinya atau sesuai manfaatnya, ungkap Wesly.

Kembali ditegaskan, pihaknya menemukan, bahwa kegiatan penanaman pohon yang meliputi : Karet, Petai, Durian, Kopi, Jengkol, Alpukat, Surian dan Coklat (Kakao), realisasi pekerjaan  diduga hanya sekitar 25%.

“Adapun dugaan korupsi atau tidak sesuai RAB dalam pelaksanaan pembuatan tanaman RHL akan kami uraikan sebagai berikut;

-Jadwal kegiatan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan panitia kerja sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

-Pelaksanaan pembuatan patok arah larikan yang terbuat dari kayu dengan  diameter 5 cm dan panjang 125 cm dan bagian ujung dicat dengan warna merah selebar 10 cm di lapangan kami duga tidak dilaksanakan.

-Ajir yang seharusnya terbuat dari bilah bambu dengan lebar minimal 2 cm dan panjang minimal 1 m, pada bagian ujung ajir dicat warna kuning sepanjang 10 cm, ajir ditanam sesuai dengan jarak tanam dalam rancangan. Kami duga tidak dilaksanakan dengan sesuai RAB yang mana ajir ditanam dimana jarak tanam ajir tidak beraturan, pada ujung ajir tidak dicat dan banyak ajir yang dibuang/terletak di tanah.

-Gubuk kerja hanya menggunakan tenda pada beberapa lokasi seperti pada KPH  wilayah XIII Dolok Sanggul.

-Kami menduga bibit yang diadakan tidak memiliki daftar distribusi bibit.

-Bahwa kami menemukan lokasi persemaian bibit sangat jauh dari lahan yang akan ditanami, tanpa adanya ahli persemaian yang seharusnya berpendidikan minimal S1.

-Kami menduga bahwa luasan yang ditanam, tidak sesuai rantek (jumlah tanaman/rantek).

-Pada beberapa lokasi, ditemukan bibit ditanam kedalam lubang tanam beserta polibagnya (Seharusnya polibag dikupas lalu ditanam tanpa menyertakan polibag).

-Pengadaan peralatan seperti cangkul, parang, linggis tanah/lempak, handsprayer alat semprot hama kapasitas 15 liter, kami menduga tidak dilaksanakan. Sesuai hasil investigasi dan konfirmasi di lapangan, peralatan disediakan dan dibawa oleh masing-masing pekerja.

-Kami menduga pihak rekanan tidak melaksanakan pembuatan jalan pemeriksaan yang seharusnya dibuat selebar 2 m.

-Pupuk yang disediakan oleh pihak rekanan, kami duga tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan pada perjanjian kontrak kerja.

-Kami menduga tidak dilakukan pembersihan gulma atau rumput sekitar piringan tanaman.

Tekhnis pelaksanaan di lapangan, bibit rambung (karet) menggunakan bibit cabutan.

-Ukuran tinggi tanaman tidak sesuai yang seharusnya 40 cm  dengan menggunakan bibit bersertifikat.

-Pemindahan bibit tidak memenuhi syarat dengan kata lain bibit dicabut, lalu ditanam di lokasi atau lahan, tanpa menggunakan polibag (bibit cabutan).

-Tanaman hanya ditanam sekitar 20%, sisanya dibuang di persemaian dan di dalam lokasi hutan.

-Penanaman diduga hanya dilaksanakan pada lokasi yang dekat dengan jalan sperti di KPH wilayah XIII Dolok Sanggul.

-Tanaman rata-rata mengalami kematian dan kering tepat disamping ajir. Padahal kegiatan atau proyek tersebut akan berjalan hingga 3 tahun (multi years), terhitung sejak penanaman (P0) dilaksanakan Tahun 2019, pemeliharaan Tahun I  (P1) dilaksanakan tahun 2020, dan pemeliharaan Tahun II (P2) dilaksanakan Tahun 2021. Maka untuk tahun berikutnya tidak ada tanaman yang akan dirawat atau dilaksanakan pemeliharaan,”paparnya dengan detail.

Lanjutnya, dengan adanya data-data serta dokumentasi hasil investigasi di lapangan, pihaknyua menduga telah terjadi tindak pidana korupsi berjemaah, di lingkungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun Tahun Anggaran 2019, dan diperkirakan miliaran rupiah jumlahnya.,

Oleh karena Itu, LSM DPD GERAK Sumatera Utara, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang tindak pidana korupsi. Pada Pasal 3 disebutkan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta PP No. 40 tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi-Republik Indonesia (KPK-RI):

1.Agar melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenanganya ;

2.Agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait kegiatan ini yang kami duga dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

3.Agar menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan tetap konsisten terhadap orang yang diduga melakukan korupsi ;

4.Agar segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

Dengan data dan fakta laporan tersebut, kami harap agar segera menindaklanjuti masalah ini sesegera mungkin secara profesional, harapnya.

 

(red)