Dugaan Reklamasi di Pantai Bali Lestari, Tokoh Pemekaran Sergai Minta Poldasu Usut Tuntas

0
66
Satu alat berat saat keruk pasir pantai.
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Dugaan reklamasi yang dilakukan pihak Pantai Bali Lestari, di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), saat ini masih ditangani pihak Poldasu.

Bahrum Abbas, salah satu tokoh pemekaran Sergai, Rabu (8/7/2020), secara tegas menyampaikan, Poldasu yang menanggani kasus ini, diharapkan mampu mengusutnya hingga tuntas dan tidak takut.

“Poldasu diharapkan serius menangani permasalahan reklamasi yang perbincangan hangat, di berbagai kalangan masyarakat daerah ini. Poldasu jangan main-main dalam menindaklanjuti permasalahan ini dan bila perlu, panggil semua pihak yang terkait, sehingga mudah mengungkapnya hingga tuntas,”ungkapnya.

Masih katanya, masyarakat Sergai juga mendukung Poldasu untuk mengusutnya, sehingga tidak ada lagi pihak pengelola objek wisata yang berbuat yang sama.

Sebagai bahan ingatan, sebelumnya, Poldasu melalui tim penyidik Ditkrimsus, telah memanggil dan meminta keterangan Ketua GMBI Sumut, Saut Budi Anto Sitanggang, Selasa (16/6/2020) lalu, menindaklanjuti laporan DPW Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Provinsi Sumut, tertanggal 24 Januari 2020, dengan Nomor : 021/LSM-GMB/WIL.Sumut/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, perihal reklamasi CV. Bali Lestari, di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai, ke Mabes Polri.

Dalam proses pengambilan keterangan, lebih kurang 3 jam, kata Ketua GMBI Sumut, Saut Budi Anto Sitanggang, dijelaskan, bahwa kegiatan reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Pantai Bali Lestari, hingga kini belum mengantongi izin resmi.

Usai memberikan keterangan, ia juga menjelaskan, bahwa UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah-II, berkantor di Kota l Pematangsiantar menegaskan, melalui surat tertanggal 6 September 2019 pada poin (b) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kawasan hutan tersebut belum memiliki izin yang sah sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.

Nah, setiap orang yang melakukan pelanggaran aktivitas di dalam kawasan hutan, tanpa ada izin sah, jelas melanggar Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 50 ayat 3, didenda dengan ganjaran kurungan badan (penjara) paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp.5 Miliyar.

Lanjut Saut, dalam surat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah-II tersebut, dijelaskan, bahwa menurut Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disebutkan, bahwa perbuatan perusakan hutan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisir dikenakan ancaman sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sementara, di peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Bab XV Ketentuan Pidana pasal 98 ditegaskan, bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola Pantai Bali Lestari tersebut bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

“Selanjutnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Bab I ketentuan umum pasal 35 poin (i) diterangkan bahwa melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya, “ujarnya.

 

(ML.hrp)