Era Ahok Diungkit Kala Ratusan ASN DKI Kini Ogah Lelang Jabatan

0
11
Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom
Dijual Rumah

Jakarta, buktipers.com- Ratusan ASN DKI yang ogah ikut lelang jabatan terus disorot. Proses lelang era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun diungkit.

Anggota DPRD DKI heran mengapa ASN yang tak mendaftarkan diri dalam lelang jabatan eselon II itu sampai ratusan orang. F-Gerindra DPRD DKI menilai hal itu tidak lazim.

“Tidak lazim saja. Iya jumlahnya sebanyak itu,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif, kepada wartawan, Rabu (19/5/2021).

Syarif kemudian bercerita proses lelang jabatan ASN DKI di era Ahok. Syarif menyebut di era Ahok ASN diwajibkan mengikuti lelang jabatan.

“Di era BTP justru wajib dan skemanya dijadikan talent pool. Yang tidak daftar akan di-grounded,” ucapnya.

Syarif sendiri sudah menjadi anggota DPRD DKI sejak tahun 2014. Dia lalu menerangkan soal talent pool.

“Talent pool itu hasil seleksi jabatan semua eselon terutama eselon 2. Dan diberi peringkat. Jika memenuhi syarat akan diangkat dalam jabatan, jika belum memenuhi syarat buat cadangan. Jadi tidak ada pengulangan tes seleksi lagi,” ujar Syarif.

“Substansinya sebenarnya sama saja, karena ada regulasi yang mengatur masa kedaluwarsa talent pool, kalau tidak salah enam bulan,” imbuhnya.

Meski demikian, menurut Syarif isu ratusan ASN DKI enggan mengikuti lelang jabatan karena adanya peran TGUPP tidak benar. Menurut dia seleksi lelang jabatan dilakukan oleh tim independen.

“Tidak ada masalah dengan TGUPP kok. Seleksi ini juga kan dilakukan oleh panitia yang independen,” ujarnya.

Syarif menyarankan dilakukan seleksi susulan dan gelombang kedua. Langkah ini menurut Syarif perlu berkonsultasi dengan KASN.

F-Golkar DPRD DKI juga berpendapat sama. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan heran dan menduga ada masalah di Pemprov DKI soal proses lelang jabatan ASN.

“Ya saya kira ada masalah di Pemprov DKI Jakarta, kok bisa ratusan ASN kompak tidak ikut lelang jabatan?” kata Judistira.

Menurut Judistira, Anies perlu melakukan investigasi khusus mengungkap ratusan ASN DKI ini enggan ikut lelang jabatan.

“Organisasi begitu besar yang namanya Pemprov DKI itu perlu regenerasi yang berkelanjutan, untuk itu Pak Gubernur perlu investigasi khusus saya kira bersama Inspektorat, ada miss dimana? Apa kurang sosialisasi atau ada hal-hal lain di luar itu?” ujarnya.

Investigasi khusus ini menurut Judistira untuk meluruskan isu sentral peran TGUPP terhadap ASN DKI. Golkar mendukung langkah Anies untuk meluruskan isu TGUPP yang disebut sentral.

Sementara itu, eks Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat turut angkat bicara. Djarot merasa heran karena eselon II merupakan jabatan strategis untuk mengembangkan potensi diri.

“Agak aneh juga. Umumnya ASN ingin meningkatkan kariernya dengan menduduki jabatan-jabatan strategis, untuk menjawab tantangan sekaligus mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki,” kata Djarot kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).

Djarot, yang kini menjadi anggota Komisi II DPR, mengatakan saat kepemimpinannya bersama Ahok, kekosongan jabatan tidak pernah terjadi. Sebab, banyak cadangan ASN yang telah mengikuti lelang jabatan.

“Seingat saya, tidak pernah terjadi di masa Ahok-Djarot. Hampir tidak ada kekosongan jabatan karena DKI mempunyai stok yang cukup banyak ASN, yang sudah mengikuti lelang jabatan, sehingga, kalau ada yang mundur atau tidak cakap bekerja, bisa cepat diganti,” sebut Djarot.

Djarot berterima kasih kepada mantan Sekda DKI almarhum Saefullah dan Agus Suradika yang menjabat Kepala BKD pada zamannya. Elite PDIP itu menyebut keduanya dapat menerjemahkan kebijakan Ahok-Djarot dan merumuskan sistem kepegawaian yang profesional.

“Di masa Ahok-Djarot, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sekda almarhum Pak Saefullah dan Kepala BKD Pak Agus Suradika, yang mampu menerjemahkan kebijakan kita dengan merumuskan sekaligus melaksanakan sistem pengelolaan kepegawaian di DKI, berbasis kinerja, fair, transparan, dan profesional,” ujarnya.

 

Sumber : detik.com