Beranda Uncategorized FORMIKOM Minta Dinsos Simalungun Tinjau Ulang Penerima Bansos

FORMIKOM Minta Dinsos Simalungun Tinjau Ulang Penerima Bansos

464
0
IMG_20171201_181637-1
Loading...

BuktiPers.Com – Simalungun (Sumut)

Dinilai masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Simalungun tidak tepat sasaran, FORMIKOM melakukan aksi damai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Simalungun yang beralamat di Batu 20 Nagori Sigodang Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Kamis (30/11/2017) kemarin.

Aksi tersebut melibatkan 25 orang yang diketuai oleh Lipen Simanjuntak yang berasal dari Nagori Bah Kora II, Nagori Janggir Leto, Nagori Simpang Pane Kecamatan Panambean Pane dan Saribu Jawa Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dengan tuntutan bahwa mereka tidak terdaftar/ menerima bantuan dari Pemerintah sedangkan yang menerima bantuan di Nagori tersebut tergolong masyarakat yang mampu.

Dalam orasinya, Ketua FORMIKOM Lipen Simanjuntak menyampaikan beberapa hal, yakni :
– Banyak orang miskin yang tidak terdaftar penerima hak mereka.
– Bahwa Pangulu Dolok Marlawan ikut menerima bantuan Raskin.
– Bahwa data Tahun 2017 data Dinsos penerima bantuan banyak yang tidak benar.
– Agar Dinas Sosial meninjau kembali penerima bantuan pemerintah pada tahun 2018.
– Bahwa penambahan PKH selama ini dinilai pandang buluh dan banyakan keluarga Pangulu.
– Kube (Kelompok Usaha bersama) dan massa pengunjuk rasa tidak pernah mendapat bantuan tersebut.
– Bahwa dana lansia juga dinilai pandang buluh massa yang hadir tidak pernah mendapat bantuan tersebut dan masih banyak masyarakat yang tidak menerima.

Baca Juga!  Pelaku Dugaan Korupsi Alkes Di Binjai Akhirnya Dijemput Paksa

Menanggapi orasi itu, Asri Dariani Lubis Kasi Perlindungan Sosial menyampaikan kepada pengunjuk rasa bahwa aspirasinya akan ditampung dan disampaikan kepada Pimpinan. Sedangkan Yohana Simbolon selaku Operator PKH (Program Keluarga Harapan) menyampaikan bahwa data penerima bantuan di Kabupaten Simalungun Tahun 2017 sebanyak 16.925 orang, kemudian menyarankan kepada pengunjuk rasa agar berkoordinasi kepada Pangulu Nagori untuk surat keterangan tidak mampu dan diketahui oleh camat serta menyampaikan data awal validasi (Penambahan data penerima bantuan sosial) Tahun 2017 sebanyak 8.932 data.

Pihak Pengunjuk rasa tetap kurang berterima atas penjelasan yang sudah disampaikan dan tetap bertahan di Dinas Sosial serta mengharapkan kehadiran Kepala Dinas Sosial Frans N.E.Togatorof, SP, MSi untuk menjelaskan langsung terkait bantuan pemerintah. Hingga pukul 15.30 WIB Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Frans N.E.Togatorop, SP, MSi menerima massa pengunjuk rasa dan menerangkan bahwa Dinas sosial tidak pernah mendata tetapi verifikasi data, selain itu PKH yang menerima adalah masyakat yang tergolong miskin dan Dinsos Kabupaten Simalungun akan melakukan verifikasi ke lapangan terhadap masyarakat yang dikategori miskin serta menyatakan pihaknya akan bekerja dengan menghimbau Formikom untuk memberikan data untuk diajukan ke Mendagri.

Baca Juga!  Suhu Ekstrim Di Arab Saudi, Jamaah Haji Diminta Jaga Kondisi Fisik

Masih Frans N.E.Togatorof, SP, MSi menjelaskan, “Bahwa masalah angka penerima bantuan Pemerintah bisa berubah sesuai verifikasi Dinas Sosial. Sedangkan masalah Kube Tahun 2017 di Kabupaten Simalungun masih mendapat 30 kelompok dan Tahun 2018 Dinsos Kabupaten Simalungun akan mengajukan lebih banyak lagi. Sementara untuk bantuan terhadap Lansia dan orang cacat, langsung ke Rekening masing-masing melalui Bank Mandiri,” jelasnya.

Ketua FORMIKOM Lipen Simanjuntak, kepada BuktiPers.Com mengatakan bahwa pihaknya masih kecewa dengan penjelasan yang diberikan Kadis Sosial Simalungun. “Seharusnya Dinsos Simalungun langsung ke Nagori (Desa-red) untuk mendata langsung warga miskin,” ujar Lipen sembari memastikan pihaknya siap mendampingi jika diperlukan.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa jika hal itu tidak dilakukan Dinsos Simalungun, Lipen mengatakan akan kembali melakukan aksi dengan membawa massa yang lebih banyak. (01/PS/Red)

Loading...