Gawat! Kades Gunakan DD tapi BPD dan Kadus Tidak Tahu, Ini Kata Camat

0
480
Kantor Desa dan proyek jalan aspal yang bergelombang.(foto/irlan.s)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Sergai (Sumut)

Kucuran Dana Desa (DD) yang cukup besar dan sangat menggiurkan dari Pemerintah Pusat ke seluruh desa di Indonesia, tak jarang menggoda para Kepala Desa hingga ‘terjerumus’ pada penyalahgunaan jabatan.

Godaan menjurus penyalahgunaan jabatan itu, sepertinya ‘menguap’ di Desa Pabatu 6, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Aoram tak sedap penggunaan DD ini menjadi perbincangan di kalangan perangkat desa dan masyarakatnya.

Jumadi selaku Kepala Dusun (Kadus) di Dusun 1, Desa Pabatu 6, ketika diwawancarai Buktipers.com, membuat pengakuan mengejutkan. Katanya, selama 3 tahun, dirinya samasekali tidak tahu tentang DD.

“Entah, gak tau berapa pak. Kalau dana-dana gitu pak Kades lah,”  ungkapnya polos.

Hal Senada juga diutarakan Sinaga, selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

“Gak tau berapa (DD, red), Kalau ada berkas yang mau ditandatangani, dibawa sama aku. Disuruh tandatangan, kutandatangani. Gak kubaca-baca, tapi kuminta RAB dan berkas yang kutandatangani, kusuruh foto copi kuminta, gak pernah dikasi,”  katanya.

Kurangnya keterbukaan tentang DD ini sepertinya ‘terbiarkan’ dari pengawasan, padahal seharusnya Kepala Desa, M.Idris harus dan lebih terbuka tentang pengelolaan dan penggunaan DD sebagaimana aturan yang berlaku.

Amatan di lapangan, pembangunan jalan aspal (Lapen) yang baru saja selesai dikerjakan dengan dana Rp500 juta, kondisi fisiknya sudah “hancur”.

Pengakuan warga, baru hitungan hari selesai sudah rusak, terlihat jalan sudah anjlok, material batu di badan jalan berserak dan pecah-pecah. Badan jalan tidak rata/bergelombang. Sebaiknya proyek ini diperiksa apakah sudah sesuai RAB atau tidak.

Rico Sebastian, Camat Dolok Merawan ketika dikonfirmasi Buktipers.com, Jumat (16/11/2018), mengatakan dirinya telah memerintahkan seluruh Kades untuk memperbaiki perkerjaannya yang rusak.

“Di Kantor Desa ada banner info APBDes. BPD harusnya tau, karena penetapan APBDdes harus disetujui BPD. Masalah kerjaan yang rusak, saya sudah perintahkan kepada semua Kades agar segera diperbaiki,” jawab Rico.(Irlan.S)

 

Editor : Maris