Jakarta, buktipers.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama sebagai saksi dalam sidang korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.
Sebab, keterangan Windi Purnama dibutuhkan untuk memperjelas maksud dan tujuan aliran uang sebesar Rp300 juta ke Kepala Divisi (Kadiv) Lastmile atau Backhaul pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Muhammad Feriandi Mirza.
“Saya perintahkan untuk dihadirkan. Jadi harus jelas. Kalau saya perintahkan itu si Windi Purnama itu, ya hadirkan. ada keterangan yang terputus di sini,” tegas Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
“Siap, siap, siap,” timpal Jaksa menjawab perintah hakim.
Pada persidangan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo hari ini, Mirza yang dihadirkan sebagai saksi oleh tim jaksa mengakui pernah menerima uang Rp300 juta dari Windi Purnama. Uang tersebut digunakan oleh Mirza untuk membeli kendaraan. Tapi, Mirza tak menjelaskan maksud tujuan uang dari Windi tersebut.
Hakim Fahzal mengaku heran dengan pengakuan Mirza. Sebab, pengakuan Mirza menerima uang Rp300 juta dari Windi tidak utuh. Mirza tak menjelaskan maksud dan tujuan pemberian uang tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan keterangan Windi untuk membuat jelas maksud dan tujuan pemberian uang tersebut.
“Masa si Mirza ini terima duit dari si Windi Purnama, Windi Purnamanya enggak sebagai saksi pula di sini. Engggak jelaslah keterangannya!,” ujar Hakim Fahzal.
“Apa maksudnya memberikan uang itu? ada kaitannya dengan perkara ini atau tidak. gitu loh,” sambung Hakim Fahzal.
Hakim memerintahkan jaksa untuk mengkonfrontir keterangan Mirza dengan Windi pada sidang selanjutnya. Sebab, keterangan Windi Purnama sebagai saksi belum termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Jadi pada saat ini, detik ini, kami perintahkan Windi Purnama diperiksa sebgai saksi, ini juga dihadirkan pak. dikonfrontir ini. Mana tau ini saudara yang ngada-ngada,” kelakar Hakim Fahzal.
“Ya tiba tiba kok ngasih duit sama saudara Rp300 juta. Enggak ada cerita apa-apa. Enggak ada pesan dari Pak anang. Enggak ada pesan katanya tadi. cuma asumsi saudara ini temannya Anang Achmad Latif,” pungkasnya.
Sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa enam terdakwa terdakwa kasus korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo. Keenam terdakwa tersebut yakni, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
Kemudian, Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak.
Lantas, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Keenam terdakwa tersebut didakwa secara bersama-sama telah merugikan keuangan dan perekonomian negara Rp8.032.084.133.795 (Rp8 triliun).
Dari kerugian negara tersebut, Johnny Gerard Plate didakwa turut diperkaya sebesar Rp17.848.308.000 (Rp 17,8 miliar). Uang itu diduga hasil dari proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo.
Bukan hanya Johnny Plate yang turut kecipratan uang korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo, tapi ada sejumlah nama pihak dan korporasi lainnya. Adapun, pihak-pihak yang turut diperkaya dalam perkara ini yakni, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI Kominfo sebesar Rp5 miliar.
Kemudian, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) sebesar Rp453.608.400; Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy sejumlah Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Rp500 juta.
Kemudian, Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Primas sebesar Rp50 miliar dan 2.500.000 dollar Amerika Serikat. Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490 (Rp2,9 triliun)
Lantas, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955 (Rp1,5 triliun); serta Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600 (Rp3,5 triliun).
Sumber : Okezone.com
