Hasil Produksi Ikan KJA dari Danau Toba Melebihi Daya Dukung dan Tampung

0
290
Ricard Sidabutar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B DPRD Sumut, dengan sejumlah perusahaan, termasuk PT Aquafarm Nusantara, di Medan, pada Rabu (27/3/2019), lalu. (Foto/Stg)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Simalungun (Sumut)

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra, Richard Sidabutar, mengatakan, hasil produksi ikan Keramba Jaring Apung (KJA) dari perairan Danau Toba, sudah melebihi daya tampung dan daya dukung, yang sepantasnya 10.000 ton per tahun.

Kata Richard, bahwa PT Aquafarm Nusantara, memproduksi ikan di Perairan Danau Toba, secara berlebihan.

Hal ini diungkapkannya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B DPRD Sumut, dengan sejumlah perusahaan, termasuk  PT Aquafarm Nusantara, di Medan, pada Rabu (27/3/2019), lalu.

“Saya memiliki sejumlah data produksi  PT Aquafarm Nusantara. Kalian menproduksi ikan lebih dari 10 ribu ton per tahunnya,”ujar Richard.

Dia juga menerangkan, bahwa hasil produksi ikan dari perusahaan KJA,  di perairan Danau Toba, menurut Pergub 188.44/213/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan 10.000 ton per tahun, namun data pulbaket yang disampaikan Dinas KP Sumut, data produksi PT AN 24.787  ton, pada tahun 2017 dan 22.164 ton pada tahun 2018, lalu.

“Ini masih data produksi ikan dari salah satu perusahaan KJA, belum lagi hasil produksi perusahaan KJA lainnya dan milik masyarakat, sudah melebihi kapasitas,” jelasnya.

Sepantasnya, katanya, kegiatan usaha KJA, di perairan Danau Toba, wajib menyesuaikan daya dukung lingkungan dan zonasi sesuai dengan Pergub 188.44/213/2017, tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba, dengan produksi budidaya perikanan 10.000 ton per tahun, sehingga sanitasi air Danau Toba tetap terjaga.

Selain itu, pihak perusahaan  mentaati peraturan Perpres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Danau Toba sekitarnya, sehingga zonaisasi KJA teratur dan tertata hingga sampai ke kecamatan sekitar kawasan Danau Toba dengan baik.

Pemerintah, dalam hal menerbitkan setiap izin usaha, sepantasnya harus berdasarkan daya dukung lingkungan dan zonasi KJA dan mengatur kuota produksi per izin usaha yang dikeluarkan, ujar Sidabutar.

Richard Sidabutar juga sangat menyayangkan ikan dari hasil budi daya PT Aquafarm Nusantara kebanyakan diekspor, sedangkan kepala ikanya, ditinggal di Sumatera Utara.

“Daging ikan diekspor, kepala ikanya tertinggal di Sumateta Utara dan limbahnya tinggal pula di Danau toba,”kata Richard kesal.

“Komisi B DPRD Sumut sudah rapat dengar pendapat dengan Dinas Kelautan Perikanan Provsu, Dinas Pariwisata Provsu, perusahaan KJA PT AN, PT STP PT Allegrindo, Rabu, 27 Maret 2019, di ruang Komisi B kemarin,”terangnya.

“Jika tetap melanggar dan tidak mengikuti ketentuan, DPRD Sumut akan menyurati Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta,”tegas Ricard.

(Stg)