ICW Desak APH Usut Kebocoran Anggaran Pringsewu

0
324
Dijual Rumah

Buktipers.com – Pringsewu (Lampung)

Dugaan penyimpangan anggaran untuk penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran (tenaga honorer) di Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu lima tahun terakhir dinilai mengindikasikan kejahatan anggaran. Sebab, selain terjadi hampir setiap tahun juga patut diduga ada unsur kesengajaan dan terencana.

Karena itu, diperlukan peran penegak hukum untuk menelusuri dugaan permainan anggaran itu, dengan memeriksa semua pihak yang terkait.

”Jika melihat struktur masalahnya yang ramai diberitakan itu, cukup parah ya. Pegawai ber-SK-kan cleaning service, supir dan honorer Pol PP tapi diduga jadi pengawal juga. Itu tidak boleh jika sampai double gaji,” ujar Tim Kerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Apriza, saat dimintai tanggapannya, Rabu (22/08/2018).

Menurutnya, jika benar masalah itu sudah berlangsung lima tahun, maka patut diduga ada unsur kesengajaan dan direncakanan.

”Jika ternyata terbukti ada unsur kesengajaan dan di rencanakan maka itu bentuk kejahatan anggaran. Karena itu diperlukan peran penegak hukum untuk membuktikan dugaan tersebut,” ungkapnya.

Penegak hukum, lanjutnya, harus proaktif dengan mengusut dan memeriksa semua pihak yang terkait.”Biar tidak berkembang kemana-mana, maka harus diusut oleh penegak hukum. Usut siapa yang meng-SK-kan, siapa yang menugaskan menjadi pengawal, kemudian siapa yang mengelola anggarannya dan lainnya. Dengan begitu akan diketahui siapa yang paling bertanggungjawab,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pringsewu juga bergerak cepat menyikapi dugaan penyimpangan anggaran untuk penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran (tenaga honorer) di Sekretariat Pemkab setempat. Para wakil rakyat itu akan mempertanyakan hal itu ke Badan Kepagawaian dan Sumberdaya Manusia (BKSDM).

Ketua Komisi 1 DPRD Pringsewu, Anton Subagio, mengatakan, persoalan Pegawai Daerah Harian Lepas (PDHL) yang diduga merangkap sebagai tenaga pengamanan dan pengawalan pejabat itu merupakan persoalan serius, selain karena sudah berlangsung cukup lama juga nilai anggarannya cukup besar. Karena itu, pihaknya akan segera memanggil BKSDM Pringsewu guna mempertanyakan jumlah tenaga PDHL dan SK sesuai dengan tugasnya.

“Segera kita panggil BKSDM, untuk mempertanyakan jumlah PDHL dan SK-nya,” ujar politisi Partai Golkar ini, Senin (13/08/2018).

Sementara Penanggung jawab anggaran yang juga Sekdakab Pringsewu, Hi.Budiman PM.MM, mengklaim sudah melaksanakan peruntukan anggaran sesuai dengan juklak-juknis.Jika tidak sesuai peruntukannya, pasti terdapat laporan dari bidang pengawasan dan pemeriksaan seperti Inspektorat.”Itu sudah sesuai ketentuan, kalau ada temuan pasti ada laporan dari Inspektorat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, anggaran untuk penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran (tenaga honorer) di Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu lima tahun terakhir diduga kuat sarat penyimpangan. Ditenggarai terjadi duplikasi pembayaran honorarium, sebab terdapat Pegawai Daerah Harian Lepas (PDHL) yang merangkap sebagai tenaga pengamanan dan pengawalan pejabat. Sehingga diduga kuat mendapat gaji ganda.

Parahnya, penerima honorarium tenaga pengamanan dan pengawalan juga terindikasi belum seluruhnya memenuhi kualikasi, karena hanya memilik Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga Cleaning Service, Supir dan honorer Satpol PP. Dari dokumen yang diperoleh wartawan, total anggaran yang disinyalir bermasalah selama lima tahun terakhir sekitar Rp2.686.400.000.

”Tim anggaran APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2018, harusnya menyesuaikan honorarium PDHL dengan aturan pasal 8 Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer, yang telah diubah beberapa kali dengan aturan Pemerintah No 65 tahun 2012 dan surat edaran Mendagri No 184.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer,” ungkap sumber yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis, baru-baru ini.

Menurutnya, dari 30 orang tenaga pengamanan dan pengawalan pejabat, hanya 7 (tujuh) orang yang memenuhi kualikasi karena dari unsur kepolisian, sementara sisanya sekitar 23 orang belum memenuhi kualikasi. ”Jadi inipersoalan serius. Apa lagi payung hukum pembayaran honorarium tenaga pengamanan dan pengawalan pejabat PDHL dari unsur cleaning Service dan unsur yang lain belum ada,” ucapnya.

Persoalan ini, lanjutnya, sudah sering dipertanyakan oleh tim pemeriksaan dan Inspektorat tapi selalu disebutkan milik ‘bos besar’ sehingga tidak ada tindaklanjut. “Seharuanya Bupati Pringsewu mempertimbangkan kembali SK Bupati terkait penyediaan tenaga pengawalan dan pengamanan, karena sudah jelas menyelahi ketentuan,” katanya. (TIM/red)