Ini Hasil Paripurna ke-5 RAPBK 2018 DPRK Aceh Tamiang, Ada Hal yang Disoroti

0
583
Suasana saat rapat paripurna DPRK membahas RAPBK Aceh Taming.(foto/Tarmizi)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Aceh Tamiang

Rapat paripuran ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabubupaten Perubahan (RAPBK-P) untuk anggaran tahun 2018, Jumat (12/10/2018) berhasil dituntaskan.

Bupati Aceh Tamiang  H.Mursil SH.MKn, dalam paripurna tersebut mengatakan, penetapan perubahan APBK masih dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Bupati (Perbup),  tentang Penjabaran Pembahasan APBK  Tahun Anggaran 2018, kemudian dilanjutkan penyusunan DPA-SKPK oleh masing-masing Kepala SKPK untuk diverifikasi TAPK, selanjutnya disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten dan mendapat penetujuan dari Sekretaris Daerah.

Fraksi Partai Aceh (PA) diwakili Drs.Hamdani menyampaikan pendapat akhirnya,  kepada badan Anggaran DPRK dan pemerintah daerah agar RAPBK benar- benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tamiang.

Fraksi PA juga dapat menerima rancangan Qanun anggaran tahun 2018 dengan catatan, program-program yang telah disetujui agar segera direalisasikan, karena waktu yang semakin dekat menghadapi tahun 2019.

“Kiita harapkan bupati segera melaksanakan pembahasan agar pembangunan dapat dioptimalkan bisa efisiensi dan tepat sasaran serta mencapai hasil yg maksimal,” ujar Hamdani mewakili Fraksi PA.

Terkait pembangunan desa terisolir, dalam pembahasan APBN dan Otsus harus diutamakan oleh badan anggaran DPRK sehingga program koordinasi SKPK dan pemerintah daerah tercapai singkronisasi untuk kepentingan publik dan kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Dalam penggunaan dan pembahasan anggaran harus lebih selektif dan tepat sasaran.

Ada Permasalahan Disorot

Perwakilan beberapa fraksi di paripurana itu menyoroti beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius.

Seperti halnya Fraksi Merah Putih, dalam pendapat akhirnya meyarankan pemerintah daerah melalui SKPK beserta badan anggaran DPRK Aceh Tamiang ke depan agar belanja daerah dapat dihitung dengan pendekatan prestasi kegiatan,  alokasi anggaran belanja langsung agar lebih besar dari belanja tidak langsung pada APBK Aceh Tamiang nantinya, ujar Desi Amelia politisi PAN mewakili Fraksi Merah Putih.

Kemudian lanjutnya,  Fraksi PAN,  dapat menerima rancangan Qanun perubahan APBD Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi calon tetap perubahan aktivitas demi untuk jalannya roda pemerintahan kabupaten.

Pendapat  Fraksi Tamiang Sekate diwakili Ismail dari Partai PPP, menyampaikan, Fraksi Tamiang Sekate sepakat terhadap saran dan masukan yang disampaikan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang.

“Kami menekankan kepada pihak eksekutif agar menginventarisir ulang dan tertib administrasi untuk aset tetap berupa tanah,” ujar Politisi Partai PPP,  Ismail.

Anak Putus Sekolah Cukup Besar?

Selain itu Fraksi PPP menyoroti Dinas Sosial tentang kinerjanya masih sangat kurang dalam mensosialisasikan program-program bantuan untuk masyarakat.

Salah satunya,  program anak putus sekolah, seharusnya Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan program anak putus sekolah,  karena program tersebut ada di Kementerian Sosial RI.

“Kami mendukung program pemerintah, dari informasi yang kami peroleh bahwasanya tidak ada anak putus sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang, padahal anak putus sekolah masih terbilang cukup besar,” ujar Ismail.

Lanjutnya,  seharusnya yang berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan.  “Mengapa hari ini kami sampaikan kalau mekanisme juknis penerimaan bantuan kurang baku,  dikuatirkan nantinya bisa tersangkut dengan masalah hukum,”  pungkas Ismail.

Sementara hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) telah menerbitkan Keputusan DPRK Aceh Tamiang,  tentang persetujuan terhadap Qanun Tentang Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018, yang telah disampaikan  pimpinan DPRK Aceh Tamiang dimana dlsebutkan bahwa,

Pendapatan Daerah sebesar Rp1.235.993.555.708, bertambah sebesar Rp60.382.283.590 dari APBK sebelum perubahan yaitu Rp1.175.611.272.018.

Belanja Daerah sebesar Rp1.251.885.452.239 bertambah sebesar Rp52.274.180.221 dari APBK sebelum perubahan yaitu Rp1.199.611.272.018.

Selanjutnya pembiayaan sebesar Rp15.891.896.331 berkurang sebesar Rp 8.108.103.469 dari APBK sebelum Pembahasan yaitu Rp24.000.000.000.

Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon,  dalam putusan rapat paripurna ke 5, RAPBK Tahun 2018 mengatakan, terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018 ini berharap agar pelaksanaan anggaran dapat terealisasi semaksimal mungkin, mengingat efektifitas pelaksanaan anggaran hanya tinggal 2 (dua) bulan lagi.

Sebab itu, peranan SKPK untuk mempercepat pemanfaatan anggaran belanja secara efektif, effisien, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku harus dapat dilaksanakan secara optimal.

Lanjutnya lagi, untuk terlaksananya harapan tersebut, menglnstruksikan kepada seluruh SKPK melaksanakan strategi yang bijak dalam percepatan pemanfaatan anggaran belanja, dengan tetap mempedomani peraturan yang berlaku dan mencermati langkah- langkah akhir Tahun Anggaran 2018.

“Saya mengharapkan agar seluruh komponen yang mempunyai keterkaitan dengan pengangaran belanja dalam Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018, untuk dapat bersabar menunggu proses administrasi penetapan Qanun dan Peraturan Bupati, serta administrasi lainnya setelah terbitnya Qanun dan Peraturan Bupati, sesuai dengan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku,” ujar Ketua DPRK Aceh Tamiang.

“Kiranya, beberapa hal inilah yang dapat kami kemukakan pada hari dan kesempatan berbahagia ini dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pimpinan Kolektif Dewan dan Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang serta seluruh komponen  masyarakat atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami sepanjang pelaksanaan pemerintahan yang telah berjalan dan pada masa-masa selanjutnya,” tutup Fadlon.

Pantauan Buktipers.com rapat ke 5 RAPBK Tahun Anggaran 2018 di ikuti diantaranya Bupati Aceh Tamiang H. Mursil ,SH M. Kn, Ketua DPRK  Fadlon,SH, Unsur pimpinan kolektif Dewan dan para Anggota DPRK, Sekwan DPRK, Drs.Syuibun Anwar.

Selain itu hadir juga Asisten I Sekdakab  Mix Donal Asisten III Sekdakab  Drs. Riyanto Waris, Kepala Bapedda Aceh Tamiang Ir. Adi Darma, Kepala Kesbangpol Oki Kurniawan, S.STP, unsur SKPK  para  Camat Kabuaten Aceh Tamiang

Terlihat juga Dandim 0117/Aceh Tamiang Letnan Kolonel Inf Deki Rahyusyah Putra ,S.Sos. MI. Pol,  Kasintel M. Ilham mewakili Kajari,  Kapolsek Karang Baru Ipda Tarmidi mewakili Kapolres,  Ketua MPU Drs. Ilyas Mustawa, Ketua Makamah syaria, M. Sauqi.(Tarmizi Puteh)

 

Editor : Maris