Inspektorat Cium Penyelewengan Dana Anggaran Desa TA 2016/2017

0
390

Buktipers.com – Sukabumi (Jabar)

Inspektorat Kabupaten Sukabumi akhirnya turun gurun, melakukan audit keuangan dana desa tahun anggaran 2016 dan 2017 di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang tengah. Pemeriksaan ini merupakan respon dari adanya laporan warga soal keuangan desa yang diduga terdapat penyelewengan anggaran saat dikelola Pejabat Sementara (PJs), DS salah seorang pegawai kecamatan.

Terungkapnya dugaan penyelewengan anggaran ini, setelah warga mengetahui dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Dalam laporan tersebut, ada beberapa kegiatan yang diklaim telah direalisasikan, namun faktanya kegiatan itu tidak ada.

Informasi yang dihimpun Buktipers.com, dalam laporan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017, diduga kuat banyak item kegiatan yang tidak dilaksanakan. Sehingga dampaknya, DD tahap II tahun yang sama sampai tahun sekarang belum bisa dicairkan.

Selain kegiatan dalam DD tahun 2017, anggaran yang diduga diselewengkan juga terjadi pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan. Sejak 2016 sampai 2017, BPJS Ketenagakerjaan ini tidak dibayarkan. Alhasil, tagihan pun membengkak hingga mencapai Rp21 juta. Lagi-lagi, anggaran program ini pun tidak jelas dan diduga kuat digunakan untuk kepentingan pribadi.

Tak hanya dua anggaran tadi, anggaran Bantuan Gubernur (Ban-Gub) pun diduga ditilep. Padahal anggaran ini cukup fantastis, yakni sebesar Rp150 juta. Tidak ada pembangunan yang terwujud dari anggaran ratusan juta rupiah tersebut. “Kami sudah terima laporan soal ini, dalam waktu dekat kami akan lakukan pemeriksaan khusus ke desa itu,” ujar Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin saat dihubungi Buktipers.com, kemarin.

Diakui Komarudin, sebelumnya Inspektorat telah melakukan pemeriksaan kepada Desa Padabeunghar. Dari hasil pemeriksaan saat itu, memang ditemukan penyelewengan anggaran sehingga menimbulkan potensi keuangan negara. “Ada TGR juga saat itu, seperti yang kemarin dipersoalkan warga. Memang, Desa Padabeunghar ini menjadi perhatian kami. Karena kami menemukan dugaan penyelewengan anggaran,” imbuhnya.

Bahkan, Komarudin menyebutkan, selain beberapa persoalan yang disebutkan tadi, pihaknya juga menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada penyertaan modan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2016. “Itu nilainya Rp160 juta, laporannya memang ada penyalahgunaan. Karena ini kembali ada pelaporan, maka kami putuskan untuk melakukan Riksus keuangan desa itu,” tegasnya.

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan, pemeriksaan khusus (Riksus) dilakukan untuk mengetahui jumlah anggaran yang diselewengkan dan yang harus dipertanggung jawabkan oleh PJs Kepala Desa Padabeungar saat itu.

Terleibh lagi, saat ini warga Desa Padabeunghar terus melakukan protes bahkan, warga sempat berencana akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kecamatan Jampangtengah.

“Dalam mengungkap dugaan penyelewengan anggaran desa ini, Inspektorat tidak akan memakan waktu lama. Sebab, persoalannya sudah jelas. Apalagi, kami sudah dari jauh-jauh hari mengawasi Desa Padabeunghar, karena LPj adiministrasinya banyak yang tidak lengkap,” paparnya.

Untuk menjaga kondusifitas, ia menghimbau kepada seluruh lapisan warga Desa Padabeunghar agar tidak mudah terprovokasi. Apabila ada asprirasi yang perlu disampaikan terkait persoalan ini, diharapkan dapat disampaikan dengan cara santuan dan tidak anarkis.

“Saya harap warga tetap bersabar dan semua persoalannya agar dipercayakan pada pemerintah. Karena perkaranya sedang kami tangani,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Jampangtengah, Sabar Suko mengatakan, dalam menyikapi persoalan tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Seperti memberikan edukasi kepada warga Desa Padabeunghar agar melangkah secara prosedural dan sesuai dengan mekanisme.

“Terkait kejelasan proses penyelesaian masalah pemerintahan Desa Padabeunghar yang dijabat oleh PJs dari Kecamatan Jampangtengah, sudah disepakati BPD Desa Padabeunghar, mereka akan memproses pengajuan dan mendesak Riksus ke Itwil Kabupaten Sukabumi,” katanya.

Saat ini, pemerintah Kecamatan Jampangtengah sedang menunggu komitmen dari BPD Desa Padebeunghar untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara mengajukan permohonan proses Riksus ke Itwil.

“Sementara berkaitan dengan tanggungjawab PJs Desa Padabeunghar, sekarang orangnya sudah membuat pernyataanbertanggung jawab atas kinerjanya,” pungkasnya.(IMR/RED)