IPAKSI Minta Walikota Siantar Beri Solusi Agar PKL Tetap Berjualan

0
683
IMG-20170904-WA0000

BuktiPers.Com – Pematangsiantar (Sumut)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah imbas dari semakin banyaknya masyarakat miskin di Kota Pematangsiantar. Dengan berbekal pendidikan yang minim serta tingkat pendapatan ekonomi yang rendah, melatar belakangi PKL untuk berdagang di kaki lima sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kebijakan Pemko Pematangsiantar yang melarang PKL berjualan di trotoar bahksn badan jalan, maka para pedagang kaki lima yang bergabung dalam wadah IPAKSI (Ikatan Pedagang Kaki Lima Pematangsiantar) dalam aksinya, Senin (4/9/2017) di kantor Walikota Pematangsiantar, Jln. Merdeka meminta agar Walikota memberi solusi agar PKL agar tetap dapat berjualan seperti biasa tanpa melanggar Perda.

Sebelumnya, di Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, IPAKSI telah meminta agar wakil rakyat tersebut bersedia memediasi dan memfasilitasi mereka untuk dapat duduk bersama dalam membahas terkait kebijakan Pemko, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang saling menguntungkan antara PKL dan pihak pemerintah.

M. Nurdin selaku koordinator aksi berharap agar Pemko Pematangsiantar dapat mengabulkan permintaan para PKL karena hal ini sudah menyangkut hidup dan sekolah para anak-anak mereka.

“Sejak penertiban terhadap PKL, kita sudah tidak berjualan. Anak-anak kita sudah beberapa hari tidak sekolah karena tidak ada biaya,” ujarnya.

Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, SE, MM setelah menerima perwakilan IPAKSI memberi kesempatan berjualan seperti biasa, dengan tenggat waktu selama seminggu menunggu saatnya direlokasi ke tempat yang akan ditentukan kemudian. (01/Red)