Isu Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus Jadi Tersangka, Ini Kata KPK

0
191
Ilustrasi KPK. (Net)
Dijual Rumah

Jakarta, buktipers.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang melakukan penyidikan atas dugaan kasus korupsi di Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara (Sumut). Hal ini sekaligus menjawab isu penetapan Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus menjadi tersangka dalam kasus dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidikan itu merupakan pengembangan dari perkara suap dana perimbangan daerah yang sebelumnya menjerat mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

“Benar, saat ini tim penyidik KPK sedang melakukan penyidikan terkait dengan kasus pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dari perkara atas nama terpidana Yaya Purnomo yang perkaranya telah selesai ditangani KPK,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Ali merespons adanya informasi yang menyatakan lembaganya telah menetapkan seorang kepala daerah terkait dengan pengembangan penyidikan kasus dana perimbangan tersebut. Tim penyidik KPK lanjut dia, sedang tahap pengumpulan alat bukti, termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus di Kabupaten Labura tersebut.

Saat ini, KPK belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan, kebijakan pimpinan KPK soal pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

“Berikutnya, KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan rekan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” kata Ali.

Sebelumnya pada tanggal 20 Agustus 2018, KPK sempat memeriksa Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo dalam penyidikan kasus suap terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan pada tahun anggaran 2018.

Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi Khairuddin perihal pembahasan dana perimbangan daerah untuk Laburan dan dugaan aliran dana terkait dengan pengurusan tersebut.

Terpidana Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) di sembilan kabupaten. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf a dan Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menurut Hakim, Yaya terbukti dalam dua dakwaan. Dalam dakwaan kedua, Yaya bersama mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya terbukti menerima gratifikasi uang terkait dengan pengurusan DAK pada tahun anggaran 2018 Bidang Kesehatan di Labura.

Yaya dan Rifa meminta fee 2 persen dari anggaran. Diketahui, pagu DAK Labura sebesar Rp75,2 miliar dan pencairan DAK RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar.

 

Sumber : iNews.id