Jalan Provinsi Rusak Parah, Kasat Pol PP dan Kadis Perhubungan Sergai Diminta Cek Izin IMB

0
49
Kondisi jalan tampak rusak parah.
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com – Jalan provinsi yang berlokasi di Dusun VII Desa Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengalami rusak parah dan kondisi tersebut meresahkan masyarakat pengguna jalan yang setiap hari melintas dari Kecamatan Sei Rampah menuju Kecamatan Tanjung Beringin.

Warga minta Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) melakukan pengecekan terhadap IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin gudang juga lainnya yang saat ini ada pelaksanaan pembangunan gudang di Dusun VIII Desa Sei Rampah.

Rusaknya badan jalan yang berada di Dusun VII Desa Sei Rampah itu, mungkin salah satunya disebabkan setiap hari dilintasi truk mengangkut tanah yang disinyalir melebih tonase.

“Kita berharap pihak yang berkompeten seperti Dinas Perhubungan Sergai turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terhadap truk mengangkut tanah agar badan jalan tetap terpelihara dengan baik dan tidak rusak,”ungkap Dewi, salah satu warga Sergai, Rabu (7/4/2021) di Sei Rampah.

Truk pengangkut tanah saat melintasi jalan.

Sedangkan Camat Sei Rampah, Drs. Nasaruddin yang dihubungi via telepon seluler terkait IMB dan badan jalan rusak mengatakan, IMB sudah diurus pada tahun 2019 dan hingga kini tidak ada dikeluarkan rekomendasi dimasa ia menjabat Camat.

Rekomendasi itu dikeluarkan dimasa Camat Sei Rampah tahun lalu, katanya.

Terkait badan jalan rusak, sebut Camat, pemilik bangunan maupun pelaksana pembangunan gudang bersedia melakukan perbaikan dengan cara merawatnya. Rusaknya badan jalan mungkin salah satu disebabkan oleh banjir yang terjadi belum lama ini, kata Camat.

Kasat Pol PP Sergai, Drs. Fajar Simbolon M.Si, ketika dihubungi awak media terkait harapan masyarakat mengatakan, besok pihaknya akan turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap keberadaan perizinan pembangunan gudang tersebut.

Dan soal truk mengangkut tanah yang diduga lebihi tonase, Kadis Perhubungan Sergai, Manutur, P Naibaho, S.Sos mengatakan, itu jelas melanggar peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2018 tentang jalan yang berbunyi setiap kendaraan yang melintas melewati tonase maka akan didenda sebesar Rp.60 juta atau diberi sanksi kurungan badan selama 6 bulan.

 

(ML.hrp)