Beranda Lintas Provinsi Jalan Utama Seruway Semakin Rusak, Pejabat Berwenang “Tutup Mata” Bisa Dipidana Penjara...

Jalan Utama Seruway Semakin Rusak, Pejabat Berwenang “Tutup Mata” Bisa Dipidana Penjara  

448
0
Ruas jalan rusak di Seruway, Aceh Tamiang.(foto/afrizal)
Dijual Rumah

Buktipers.com –  Aceh Tamiang (Aceh)

Kerusakan jalan lintas utama di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, sudah semakin parah.  Selain aspal mengelupas, lubang di badan jalan juga terlihat semakin membesar, dan lubang-lubang baru jug amulai menghiasi badan jalan.

Kerusakan ruas jalan di daerah itu semakin mengkhawtirkan para pengguna jalan, seperti di jalan Desa Tangsi Lama, di ruas jalannya ditemukan lubang lama dan lubang baru.

Pemandangan serupa juga terlihat di ruas jalan Desa Pantai Balai dan Desa Binjai, selain aspal retak dan pecah, lubang-lubang di badan jalannya terlihat semakin membesar, berderet di kanan kiri badan jalan, dikhawatirkan kondisi ini dapat mengakibatkan kecelakaan.

Mengingat jalan rusak itu sudah lama terbiarkan, sehingga menimbulkan kesan seakan-akan Pemkab Aceh Taming tidak mengambil perduli.

Medi, Kepala Bidang Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Aceh Tamiang, ketika dikonfirmasi Kamis (1/11/2018), ungkapannya sama persis seperti dua bulan yang lalu.

Baca Juga!  Polsek Singkep Bantu Warga yang Lantai Rumahnya Amblas

“Lubang yang terdapat di badan jalan utama Kecamatan Seruway, sebelum tahun 2019, Insa Allah sudah selesai kami perbaiki,”katanya.

Namun sampai detik ini perbaikan jalan utama Kecamatan Seruway tak kunjung lalakukan, padahal dari pernyataannya dua pekan lalu, dari Rp3 miliar dana APBD Kabupaten Aceh Tamiang untuk perawatan jalan dan jembatan sudah ia lakukan pencairan 40 persen dari Rp3 miliar.

Sementara jalan kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak terlihat rusak parah.

Amatan Buktipers.com, jalan yang rusak, seperti berlubang misalnya, tak sedikit ditemukan pada beberapa ruas jalan.

Dampak kerusakan jalan itu sangat banyak, selain memperlambat perjalanan transportasi dalam berbagai aktivis, seperti sektor perekonomian, juga sangat membahayakan para pengguna jalan.

Baca Juga!  Pisah Sambut Dandim 1204 Sanggau Penuh Keakraban

Bisa Dipidana Penjara

Terpisah Ketua LSM Transparancy Aceh, Kamal Ruzamal ketika berbincang singkat beberapa waktu lalu, mengatakan, penyelenggara jalan yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Pemerintah Desa, atau operator jalan tol, bisa dipidanakan.

“Ini ada di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pada pasal 273 ayat satu sampai empat. Merujuk pada UU tersebut, sanksi yang diberikan kepada penyelenggara jalan beragam tergantung dari tingkat persoalan,” ujar Kamal.

Kamal melanjutkan, Pasal 273 ayat 1 hingga 4 dalam UU tersebut, secara berurutan mencantumkan sanksi sebagai berikut.

Pertama, setiap penyelenggara jalan (PJ) yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan (atau) kerusakan kendaraan dan (atau) barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan, atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Baca Juga!  Nandriani Octarina Hadiri HUT OKUS ke 15, Ini Harapan dan Janjinya

Kedua, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 1 tahun, atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Ketiga , dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Keempat , penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan, atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.(Afrizal)

 

Editor : Maris

Loading...