Beranda Hukum JARI Pertanyakan Berkas JR Saragih yang Kadaluarsa

JARI Pertanyakan Berkas JR Saragih yang Kadaluarsa

24
0
JR Saragih. (Net)
Loading...

Buktipers.com – Medan (Sumut)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sempat menyatakan bahwa berkas perkara kasus pemalsuan Ijazah JR Saragih sudah kadaluarsa.

Bahkan hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Asisten Pidana Umum (Aspidsus) Kejati Sumut Edyward Kaban.

Hal itu diungkapkan Edyward Kanan saat acara Coffe Morning dan Peringatan Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) di Kejati Sumut, Senin (10/12/2018) lalu.

Saat itu, Edyward menjelaskan kasus ini sudah lama bergulir sebelum pelantikan Gubernur Sumatera Utara terpilih kemarin. Dia menyebutkan sebelumnya bahwa berkas dinyatakan P21 ( lengkap), perkara ini sudah dikembalikan ke penyidik Polda Sumut.

Kasi Penkum Sumanggar Siagian yang kembali ditanyai soal perkembangan perkara Bupati Simalungun tersebut menegaskan bahwa perkara pemalsuan JR Saragih sudah kadaluarsa.

“Seperti kata Aspidum kemarin. Sudah kadaluarsa makanya gak bisa kita lanjutkan,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (11/2/2019) sore.

Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) Safaruddin menyesali kabar bahwa kasus JR Saragih sudah kadaluarsa. Ia menyesalkan pernyataan Aspidum Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Edyward Kaban, yang menyebutkan kasus pemalsuan ijazah JR Saragih kadaluarsa karena limit waktu pelimpahan sudah lewat berdasarkan Undang-undang Pemilu.

Baca Juga!  Bupati Tapteng Letakan Batu Pertama Mushollah Nurul Waton

“Tidak bisa pernyataan itu hanya sebatas omongan saja. Kalau memang sudah kadaluarsa, kejaksaan harus keluarkan surat penghentian penuntutan sedangkan Polda Sumut juga harus keluarkan SP3, karena dulu tersangka kasus ini kan hanya tinggal menunggu pelimpahan dari Polda Sumut tapi tidak ada kelanjutan,” ucap Safaruddin.

Padahal sebelumnya, kita (JARI) sudah pernah menyurati Polda Sumut pada Juli 2018, untuk mempertanyakan apakah berkas perkara JR Saragih sudah dilimpahkan.

“Tetapi, tidak ada balasan sampai sekarang apakah sudah dilimpahkan atau tidak. Harusnya, itu disegerakan. Apalagi JR Saragih itu kan sudah jadi tersangka,” ungkapnya.

Dia menuding, Undang-undang Pemilu justru dijadikan para penegak hukum jadi celah untuk menghentikan sebuah kasus dengan dalih batas waktu yang kadaluarsa.

“Jangan semua dikait-kaitkan dengan UU Pemilu. Memang benar kasus dia ini pada saat proses pemilu. Tetapi kan ini pemalsuan ijazah, ada pidananya Pasal 263. Ancamannya itu enam tahun penjara,” bebernya.

Ia khawatir jika aparat hukum berpatokan pada UU Pemilu dan mengabaikan unsur pidana yang dilakukan seorang tersangka, ini akan menciderai proses penegakan hukum yang ada.

Baca Juga!  Asyik Memanen Buah, Ninja Sawit Ditangkap Centeng

“Kalau aparat hukum seperti itu, enak saja besok-besok pemilu, orang mau mencalon jadi kepala daerah semua calon buat ijazah palsu. Tinggal penyidiknya nanti mengulur-ulur waktu saja biar kasusnya jadi kadaluarsa. Dan selesai lah perkara,” tandasnya.

Ia amat menyesalkan, kenapa pernyataan kadaluarsa kasus pemalsuan ijazah baru sekarang disampaikan. Padahal, kasus ini sudah jelas dari awal sudah terang benderang.

“Harusnya dari dulu, Polda Sumut segera melimpahkannya ke Kejatisu. Kemudian Kejatisu juga segera limpahkan ke pengadilan. Baru lah nanti pengadilan yang memutuskan kasus ini. Bukan berhenti tiba-tiba seperti ini,” ujarnya.

Menurutnya, surat penghentian penyidikan kasus JR Saragih perlu dikeluarkan agar masyarakat juga tidak bertanya-tanya dan tahu alasan apa sehingga kasus ini bisa kadaluarsa. Sebab kasus ini dari dulu sudah jadi perhatian publik.

“Kalau memang kadaluarsa, loh, padahal dulu sudah di P21 kan. Ini harus dijelaskan secara hukum. Padahal kalau kasus ini lanjut ke persidangan, ini bisa jadi contoh bagi calon-calon kepala daerah lain, agar tidak bermain-main dengan dokumen kelengkapan pencalonan,” pungkasnya.

Baca Juga!  Tak Ingin Sendiri, Pengedar Geret Bandar Sabu Masuk Sel Bareng

Sebagaimana diketahui, dalam kasus yang menjerat JR Saragih, setelah berkas perkaranya dinyatakan P21 oleh Kejatisu pada Maret 2018. Kejatisu juga sudah pernah menerbitkan surat P21A ke penyidik Polda Sumut untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus itu. Tetapi tersangka berikut barang bukti tak kunjung diserahkan penyidik ke Kejatisu.

JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait penggunaan dokumen palsu saat mendaftar sebagai calon Gubernur Sumut di KPU Sumut, pada Maret 2018.

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas pemalsuan tandatangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto. Setelah diperiksa di laboratorium forensik, ternyata hasil dokumen JR Saragih hasilnya non identik, sehingga dokumen dokumen tersebut dinyatakan palsu.

Dalam perkara ini tersangka JR Saragih melanggar ketentuan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati dengan ancaman 6 tahun penjara.

Sumber : tribunnews.com

Loading...