Jawaban H Nadalsyah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait P-APBD Tahun 2019

0
133
Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah.
Dijual Rumah

Muara Teweh, buktipers.com – DPRD Kabupaten Barito Utara, kembali menggelar rapat paripurna,  mendengarkan  jawaban Bupati, terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Racangan Peraturan Daerah (Raperda)  Perubahan – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Barito Utara,  Sabtu (28/9/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ir.Hj. Mery Rukaini, M.IP, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah, dan Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra serta Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, unsur FKPD, dan tamu undangan lainnya.

Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah, menyampaikan tanggapan dan jawaban sesuai urutan masing-masing fraksi, dimulai dari Fraksi Partai Demokrat sampai Fraksi Amanah Rakyat Karya Sejahtera.

Untuk Fraksi Demokrat, H. Nadalsyah menyampaikan, bahwa sehubungan dengan pertanyaan sejauhmana upaya dilakukan untuk mengatasi kondisi kabut asap yang menyebabkan ISPA, mata merah dan pusing, dijelaskan, saat ini Pemkab Barito Utara telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

Pecegahan dilakukan melalui sosialisasi di desa dan kelurahan.

Diberikan pemahaman agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, katanya.

Untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, bekerjasama dengan pihak TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat peduli api.

“Sedangkan upaya kuratif dilakukan penyediaan rumah oksigen gratis bagi masyarakat sebanyak 18 buah yang tersebar di rumah sakit,” kata H. Nadalsyah.

Lebih lanjut, menanggapi Fraksi Partai PDI Perjuangan, Pemerintah menyambut baik sarannya untuk perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Selanjutnya, menanggapi Partai Persatuan Pembangunan, Pemerintah menyambut baik usulan untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Pemerintah Daerah memprioritaskan pergeseran anggaran yang tidak terserap dalam murni tahun anggaran 2019, pada kegiatan yang belum selesai dan sangat diperlukan masyarakat,” jelas H. Nadalsyah.

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, Bupati berharap dapat dibahas dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada tahap selanjutnya.

“Kami pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah yang akan dihasilkan sehingga pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup H. Nadalsyah.

(Hadiboy)