Jakarta, buktipers.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyak PNS yang kerepotan mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ). Dia jengkel banyak sekali PNS yang terjebak dengan urusan SPJ dalam melakukan pekerjaannya.
Dia bercerita, suatu hari pernah melihat ada kepala sekolah dan guru-guru di sebuah sekolah yang bekerja sampai malam. Ketika dia menanyakan sedang mengerjakan apa, ternyata mengurus urusan SPJ.
Jokowi mengaku jengkel dengan cerita semacam ini. Padahal, kepala sekolah dan guru lebih baik banyak bekerja untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar.
“Pernah saya ke daerah saya lihat ini kok, kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam ini urusan apa? SPJ. Bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Korpri 2023 yang disiarkan virtual, Selasa (3/10/2023).
Sistem SPJ yang berbelit-belit itu menurut Jokowi harus dirombak. Jangan sampai para PNS hanya terjebak mengurus SPJ bila ada program, tapi melupakan pekerjaan utamanya.
“Saya balik ke sini saya sampaikan ke Menteri Keuangan, bu ini sistem harus dirombak dan diubah, sehingga ASN kita tidak menyiapkan SPJ. SPJ wajib iya, tapi jangan sampai 43 step, itu belum anaknya. Dari pusat itu 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten dan kota, bisa jadi 120-an. Beranak-pinak,” beber Jokowi.
Di sisi lain, daripada sibuk mengurus SPJ, masih banyak hal lain yang penting untuk dilakukan. Untuk pemerintah daerah misalnya, bisa saja PNS mengurus strategi pertumbuhan ekonomi, strategi menekan inflasi, dan strategi mengurangi kemiskinan.
Dia pun meminta agar Kementerian PAN-RB mengatur agar urusan SPJ bisa dipersingkat dan tidak berbelit-belit. Jangan terlalu banyak prosedur-prosedur yang merepotkan.
“Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ. Prosedur, prosedur, prosedur. Itu pak Menpan harus diubah setelah UU ASN jadi, karena dunia berubah sangat cepat sekali,” ungkap Jokowi.
Sumber : detik.com
