JIKA HANYA TOPENG PENCITRAAN, KIP DIBUBARKAN SAJA!

0
660
IMG_20170728_143335

Oleh: Frans Samosir

BuktiPers.Com – Jakarta (DKI)

Kehadiran Komisi Informasi Publik merupakan harapan baru bagi masyarakat dalam sistem transparansi informasi sebagaimana amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya komisi yang membidangi informasi ini, masyarakat berharap akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah sebagaimana tuntutan UU KIP itu sendiri. Dan dengan keberadaan Komisi tersebut masyarakat berharap pula akan mendapatkan sandaran pengaduan manakala ada pejabat publik yang tidak mengakomodir permohonan informasi publik dari pemohon.

Namun, harapan ini hanyalah sebatas angan semata, sebab Komisi tersebut tak lebih dari macan ompong! Hal ini terlihat dari tidak ada nya Undang-undang sebagai payung hukum bagi komisi tersebut dalam hal melakukan eksekusi putusan hukum.

Dalam mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh badan publik, masyarakat pemohon, baik itu perorangan maupun lembaga atau organisasi, pemerintah melalui UU KIP memberikan sejumlah persyaratan. Dalam UU KIP, pemohon diwajibkan melampirkan segala dokumen legalitas serta diwajibkan mengikuti sejumlah deretan waktu.

Dalam hal deretan waktu, pemohon harus bersedia menunggu 10 hari kerja pada saat permohonan informasi publik. Apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak melayani maka pemohon dapat mengajukan surat keberatan dan menunggu hingga tiga puluh hari kerja. Selanjutnya, apabila termohon/pimpinan PPID tidak melayani permohonan pemohon maka boleh mengajukan gugatan sengketa informasi ke KIP.

Setelah Komisi Informasi melakukan berbagai proses dan melaksanakan sidang dengan memanggil para pihak barulah ditentukan apakah termohon akan diperintahkan memenuhi permohonan pemohon atau tidak. Apabila KIP telah mengetuk palu perintah pada termohon untuk memenuhi pemberian dokumen informasi kepada pemohon, selesailah tugas Komisi.

Dilemanya adalah, bersedia atau tidak termohon memberikan dokumen sesuai perintah Komisi, tidak ada satu Undang-undang manapun yang memberikan kewenangan pada Komisi Informasi untuk lakukan eksekusi. Dan tidak ada pula satu pasal pun yang memberikan sanksi terhadap termohon apabila keputusan sidang di Komisi Informasi tidak diindahkan. Hal ini tentunya akan menimbulkan dilema bagi pemohon informasi. Dan bagi pejabat publik dapat dengan enteng mengabaikan hasil keputusan sidang komisi.

Bila menyimak penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keputusan sidang gugatan sengketa informasi tidak ada faedahnya. Dan keberadaan KIP itu sendiri tidak perlu ada dinegeri ini. Kehadiran KIP dapat dikatakan hanya merupakan topeng pencitraan semata bagi pemerintah.

Jika Pemerintah berniat jujur dan transparan sebagaimana amanah UU KIP tentu harus dipersiapkan payung hukum penuntun bagi Komisi tersebut dalam melakukan eksekusi. Dan tentunya harus menyediakan payung hukum berupa sanksi bagi para pembangkang.
Penempatan sanksi sebagaimana pasal 52 UU KIP belum pernah diterapkan. Pasal tersebut terlihat mandul. Demikian pula UU KIP hingga kini masih tetap mandul! Hal ini terjadi oleh karena Pemerintah tidak memberikan payung hukum bagi Komisi Informasi untuk melakukan eksekusi penyitaan dokumen terhadap Instansi yang bersengketa.

Masyarakat berharap pada Pemerintah kiranya serius dalam keterbukaan informasi, jangan hanya slogan semata dan kehadiran Komisi Informasi harusnya dapat menjadi sandaran informasi bagi masyarakat! (Frans/Red)