JOKOWI : ” Dana Desa Untuk Membangun SDM Masyarakat Pedesaan”

0
1066
Dijual Rumah

BuktiPers.cm – Deli Serdang (Sumut)

Dihadapan ribuan Pendamping Desa se Provinsi Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya Dana Desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, namun juga untuk membangun Sumber Daya Manusia dan peningkatan perekonomian warga Desa melalui program pemberdayaan.

Presiden juga berpesan agar Dana Desa yang besar tersebut harus dikelola oleh Desa dengan baik, tepat pengelolaannya dan Pendamping Desa (PD) Pendamping Lokal Desa (PLD) diakui memiliki peran yang penting agar pembangunan desa tidak boleh setengah setengah.

Demikian rilis berita yang disampaikan ke media dari Ruang Balairung Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin, (08/10/2018).

Turut hadir dalam rapat koordinasi pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018, antara lain: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko P. Sandjojo, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Dirjen Kemendesa Taufik madjid, Gubsu Edy Rahmayadi,Kapoldasu, Pangdam /l BB, Kadis PMD Su Aspan Sopyan, Satker P3MD Su, TA, PD, PDTI, PLD.

Menurut Eko P. Sandjojo, rapat koordinasi penggiat desa tersebut diikuti lebih dari 3.000 peserta yang terdiri dari 942 Tenaga Pendamping Profesional, 313 Kader Posyandu, 311 PAUD dan 1.300 Pengurus BUMDES se Provinsi Sumatera Utara.

Eko juga mengatakan, pihak Kemendes PDTT juga telah menerbitkan regulasi terkait 4 (empat) program prioritas penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 19/Tahun 2017. Titik tekan regulasi tersebut, lanjut Eko, yaitu: Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, Pengelolaan Kelembagaan Ekonomi melalui BUMDes dan BUMDes Bersama, Embung Desa, dan Sarana Olahraga Desa.

“Regulasi ini tidak bermaksud memangkas kewenangan desa, tetapi justru untuk menguatkan kohesi antara pembangunan nasional, daerah dan desa”, tandasnya.

Terkait arahan Presiden tentang pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, eko tambahkan, telah dilakukan mekanisme pembangunan desa dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT) dengan sistem swakelola, dengan mengalokasikan 30% dari APBDesa untuk upah tenaga kerja.

“Perencanaan, Pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa yang didampingi oleh para pendamping desa yang tersebar di seluruh pelosok Desa hendaknya berjalan optimal demi mewujudkan cita-cita Desa yang makmur dan mandiri”, katanya. (Dirman)