Beranda Tipikor Kades Kampung Kapas II Diduga Tidak “Transparan” Dalam Penggunaan DD TA 2018

Kades Kampung Kapas II Diduga Tidak “Transparan” Dalam Penggunaan DD TA 2018

95
0
Loading...

Buktipers.com-Madina (Sumut)

Desa Kampung Kapas II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, diduga tidak “transparansi” kelola Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (DD TA 2018) dan diduga juga tidak pasang Baliho APBdes.

Padahal sudah jelas aturannya wajib memasang baliho APBdes tersebut, agar masyarakat tahu tentang berapa pagu kucuran Dana Desa dari pemeritah pusat dan kabupaten.

Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus konsisten menaikan Anggaran Dana Desa, menyampaikan bahwa berharap agar penyaluran Dana Desa bisa memberikan efek perputaran uang dibawah, di desa, dan di daerah, sehingga masyarakat akan mendapat manfaat dari dana tersebut.

Namun Desa yang di pimpin oleh Murjiyanta Kades Kampung Kapas II Kecamatab Sinunukan Kabupaten Madina diduga sama sekali tidak menghiraukan peraturan untuk transparansi Dana Desa.

Baca Juga!  Kejari Aceh Tamiang, Eksekusi 2 Terpidana Kasus Korupsi  Pasar Pagi Kualasimpang

Hal diduga tidak transparannya Kades Kampung Kapas II tersebut, di sampaikan salah satu warga desa Kampung Kapas II pada Kru Buktipers.com, disalah satu warung diKecamatan Sinunukan, Sabtu (01/12) kemarin.

“Dana Desa kampung kapas II diduga tidak tranparan bang!, baliho APBdes diduga tidak ada dan berapa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kami tidak ketahui” ungkap salah satu warga Kampung Kapas II yang enggan namanya dipublikasikan.

“Dalam hal ini, saya pun juga telah bertanya pada ketua LPM, ketua RT, Kadus merekapun menjawab tidak tahu berapa anggaran yang dikucurkan, ada lagi bang saya menilai program pembangunan Air bersih diduga asal jadi, karna jangankan dikosumsi air tersebut untuk menyuci pakaian aja tidak layak sebab air bau, masak menggali nya disamping kolam alami yang disitu menumpuk kayu bekas tebangan pohon sawit” tambah dia.

Baca Juga!  Tiga Terdakwa Kasus Tipikor Pengadaan Tanah Pembangunan Perumahan Dinas, Masuki Tahap Tuntutan

Mengenai hal tersebut, Hotner Pasaribu PK KNPI Kecamatan Sinunukan angkat bicara” untuk mencegah fitnah dan sebagai bentuk tanggung jawab moral, setiap desa wajib menempelkan minimal baliho, yang isinya penggunaan realisasi dana desa. Tahun kemarin sifatnya himbauan, tahun ini jika tidak melakukan itu, mungkin bisa berurusan dengan hukum,” Sebut Hotner melalui seluler.

“Alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif”, Sebut Hotner lagi..

Tapi sayang hingga berita ini diterbitkan, kru Buktipers.com belum dapat mengkonfirmasi terkait hal tersebut dari Kepala Desa Kampung Kapas II, di telphon melalui seluler no HP kades 0822722857xx, no tersebut memblokir semua panggilan.(Junaidi Nasution).

Loading...