Kadis PUPR Siantar Kembali Dipanggil Penyidik Polres

0
196
Ilustrasi.(victorynews/net)
Dijual Rumah

Buktipers.com – Pematangsiantar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pematangsiantar, Jonson Tambunan, Senin (25/2/2019) siang terlihat muncul di kantor Polres Pematangsiantar. Namun tak lama, pejabat itu meninggalkan kantor penyidik Polri itu.

Melalui sambungan telepon menanggapi wartawan, Jonson tidak menyangkal kedatangannya ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pematangsiantar karena ada panggilan pihak penyidik melalui telepon yang meminta kehadirannya.

“Saya dipanggil pak Simanjuntak untuk datang,” jawab Jonson, Senin (25/2/2019). Dia juga mengatakan, sudah beberapakali dipanggil ke Polres Pematangsiantar.

Kehadirannya di Polres Pematangsiantar, setelah beberapa waktu lalu pihak penyidik melayangkan surat panggilan terkait adanya dugaan korupsi di instansi yang dijabatnya.

Sebelumnya diperoleh keterangan, Jonson diminta untuk memberikan fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Daftar Kuantitas dan Harga, Surat Jaminan Penawaran, Gambar Proyek, LPA, LPB, Shop Drawing Plan, Rencana Anggaran Biaya, Berita Acara Pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran, SPPD dan SPM, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan, dan seluruh dokumen terkait.

“Saya sudah lebih dari satu kali dipanggil. Saya sendiri, tidak ada ikut anggota saya. Masih ada berkas yang kurang,” katanya.

Pantauan wartawan di Mapolres Pematangsiantar, Senin (25/2/2019) Jonson yang datang mengenakan pakaian dinas tak lama berada di dalam ruang Unit Tipikor, kemudian meninggalkan Mapolres.

“Katanya masih kurang berkas saya. Jadi saya pulang ambil berkas, nanti datang lagi,” tambahnya.

Jonson juga mengaku dipanggil terkait dugaan korupsi tiga proyek, hanya saja dia tidak menjelaskan secara detail mengenai proyek yang diperiksa tersebut.

Sebagaimana perrnah diberitakan beberapa media, penyidik Polres Pematangsiantar telah memeriksa tiga SKPD Pemko Pematangsiantar, ketiganya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR.

Pemeriksaan tehadap Dinas BKD disebut terkait pelantikan Eselon III, sedangkan Dinas Kesehatan terkait dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).(hms)

 

Editor: Maris