Kapolres Minta Nelayan Batu Bara Tidak Tangkap Ikan di Perairan Laut Sergai

0
53
AKBP Robinson Simatupang SH, M.Hum, memimpin rapat koordinasi (Rakor), dalam rangka penindakan pukat tarik atau trawl, di perairan Kabupaten Sergai, Rabu (22/7/ 2020), di Aula Patria Tama Polres Sergai.
Dijual Rumah

Sergai, buktipers.com –  Kapolres Serdang Bedagai (Sergai), AKBP Robinson Simatupang SH, M.Hum, memimpin rapat koordinasi (Rakor), dalam rangka penindakan pukat tarik atau trawl, di perairan Kabupaten Sergai, Rabu (22/7/ 2020), di Aula Patria Tama Polres Sergai.

“Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas permasalahan konflik nelayan modern Kabupaten Batu Bara dengan nelayan tradisional di perairan laut Kabupaten Serdang Bedagai,” bilang Kapolres.

Selain itu, banyaknya penebangan pohon mangrove, di pinggiran pantai yang beralih fungsi menjadi tambak udang dan kebun kelapa sawit, sehingga terganggunya biota laut, katanya.

Kata Kapolres, masih banyaknya ditemukan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak ekosistem laut. Nelayan tradisional Kabupaten  Sergai sudah taat dengan memakai alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

Nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang UU berasal dari nelayan luar wilayah Kabupaten Sergai, ujarnya.

“Kiranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melakukan edukasi terhadap nelayan Batu Bara untuk tidak menangkap ikan di perairan laut Kabupaten Sergai dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang UU,” tandas Kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kabag Ops Polres Sergai, Kompol. R. Samosir, SH mengatakan, bahwa perairan laut Kabupaten Sergai, berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Batu Bara, sehingga nelayan modern Batu Bara, sering berjumpa dengan nelayan tradisional Serdang Bedagai.

“Untuk mengatasi permasalahan nelayan di perairan laut Kabupaten Sergai, kiranya instansi terkait bersinergi untuk melakukan patroli bersama mencegah konflik nelayan di perairan laut Kabupaten Sergai. Dengan  melakukan sambang terhadap nelayan Kabupaten Sergai dan Kabupaten Batu Bara, secara door to door untuk melarang pemakaian alat tangkap ikan yang dilarang UU,”ujarnya.

Juga dipaparkan, hambatan yang ditemui adalah kurang maksimalnya patroli laut dikarenakan luas wilayah perairan laut Kabupaten Sergai dan kurang nya jumlah personel yang bisa di manfaatkan.

Serta kurangnya kesadaran nelayan yang masih memakai alat tangkap ikan yg tidak ramah lingkungan yang dapat merusak ekosistem laut, ujarnya.

Sementara, Kabid PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Sumut, Partogi Panggabean mengatakan, dari sisi pengawasan setiap tahun anggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, tetap melaksanakan patroli rutin di perairan  laut Sumatera Utara, khususnya Pantai Timur.

“Kami akan merencanakan patroli laut di perairan laut Kabupaten Sergai, dengan bekerjasama instansi terkait Kabupaten Sergai,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya pengkaplingan wilayah laut yang dilakukan oleh para nelayan besar atau modern ataupun antar sesama nelayan.

Kasubdit Gakkum Dit Pol Air Poldasu Kompol. PG. Silaban mengatakan permasalahan nelayan tradisional Kabupaten Sergai dengan nelayan modern Batu Bara sudah berlangsung lama.

“Nelayan Kabupaten Batu Bara yang masih memakai alat tangkap ikan pukat trawl ataupun sejenisnya yang dilarang UU agar segera menggunakan alat yang sesuai peraturan. Dengan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Ia berpesan kepada nelayan tradisonal Kabupaten Sergai tidak melakukan aksi anarkis terhadap nelayan modern, percayakan penindakan nelayan pukat trawl kepada penegak hukum.

Diakhir pertemuan disimpulkan perlunya melakukan operasi bersama dengan leading Sektor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan menyertakan Pemkab Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Sergai.

Kami masing-masing instansi terkait, di Kabupaten Batu Bara dan Sergai melakukan kesepakatan pembinaan terhadap nelayan untuk mentaati Permen KP NO. 71 THN. 2016 dan apabila melanggar, instansi instansi terkait dapat melakukan penindakan.

Instansi terkait melakukan penindakan sesuai dengan fungsinya apabila menemukan nelayan tidak memiliki izin agar dilakukan penindakan hingga ke pemilik kapal.

 

(ML.hrp)