Kasus Dugaan Korupsi Pajak Daerah, 2 Pejabat Dispenda OKU Ditahan Jaksa

0
38
Kejari OKU tahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pajak daerah di Dispenda OKU. (Foto: Widori)
Dijual Rumah

OKU, buktipers.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten OKU, Sumsel menahan dua mantan pejabat di dinas pendapatan daerah (dispenda) dalam kasus dugaan korupsi pajak daerah.

Keduanya, FH dan SY, mantan Kepala dan Bendahara Dispenda Kabupaten OKU.

Kepala Kejari OKU Asnath Anytha Idatua Hutagalung mengatakan, keduanya ditahan karena diduga terlibat korupsi dalam penggunaan biaya pemungutan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan pada sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan (P3) di OKU tahun 2015 sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp2.051.311.801.

Terungkapnya kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut hasilnya ditemukan kejanggalan pada payung hukum yang digunakan kedua pejabat ini untuk mengeluarkan insentif itu.

Payung hukum dimaksud adalah SK Bupati OKU No 973/448/F.1.2/XXVII/2013 tanggal 20 November 2013 tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan yang ditandatangani Yulius Nawawi (Bupati OKU).

Kemudian surat keputusan Bupati OKU No 973/12/F.1.2/XVIII/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan khusus obyek pajak bumi dan bangunan perkebunan yang ditandatangani Eddy Yusuf (Bupati OKU).

Padahal tegas Asnath, kegiatan pemungutan PBB sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan (P3) bukan wewenang dari pemda untuk melakukannya melainkan tugas Dirjen Pajak.

“Hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur, bupati dan wali kota yang isinya menjelaskan bahwa kewenangan itu tidak meliputi penagihan pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak pertambangan, perkebunan dan perhutanan (P3),” katanya.

Berdasarkan fakta tersebut, lanjut dia, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap 41 orang saksi, tiga saksi ahli serta melakukan penyitaan terhadap dokumen dan sejumlah uang senilai Rp1,4 miliar. Uang tersebut kini telah dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan di BNI Cabang Baturaja dan BRI Cabang Baturaja.

“Kami juga telah meminta audit BPK. Hasilnya ditemukan kerugian negara senilai Rp2 miliar lebih,” jelasnya.

 

Sumber : iNews.id