Beranda Hukum Kejari Kapuas Hulu dan BPN Teken MoU

Kejari Kapuas Hulu dan BPN Teken MoU

242
0
IMG-20180314-WA0001
Loading...

BuktiPers.Com – Kapuas Hulu (Kal-Bar)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kapuas Hulu melakukan penandatangan nota kerjasama berapa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejakaaan Negeri Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat.

Nota kesepakatan berupa perlindungan dan bantuan hukum tersebut ditandatangani langsung oleh Kepada Kejakaaan Negeri Kapuas Hulu, Rudy Hartono Dan Kepada Kantor Pertanahan Kapuas Hulu, Syahrannur di Aula Kantor Kejakaaan Negeri di Putussibau, Ibu Kota Kapuas Hulu, Selasa (13/03/2018).

Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu, Syahrannur menjelaskan Penandatanganan MoU tersebut bertujuan untuk meminta perlindungan dan bantuan hukum bila persoalan pertanahan terbentur hukum.

“Pihak kejaksaan itu pengacara negara dan kami anggap sangat penting meminta perlindungan hukum, karena pihak kejaksaan lah yang lebih menguasai hukum,” kata Syahrannur, saat ditemui usai penandatangan MoU.

Baca Juga!  HUT ke-50, BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli Adakan Donor Darah

Dijelaskan Syahrannur, kerjasama antara BPN kapuas Hulu Dan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu sudah pernah dilakukan sebelumnya, Namun karena habis masa waktunya maka kesepakatan tersebut lambskin kami tandatangani.

Dirinya berharap dengan Ada yang kerjasama dengan pihak Kejaksaan tersebut, dapat membantu tugas dalam pelayanan kepada masyarakat, apabila ada persoalan masalah pertanahan.

“Kita berharap apabila ada masalah pertanahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus sampai kepersidangan terminus stay bantauan dari pihak kejaksaan,” ucap Syahrannur.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu,Rudy Hartono mengatakan apabila pihak pertanahan bersentuhan dengan hukum maka, BPN mengeluarkan Surat Kuasa Khusus ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat keputusan atau perintah dari kejaksaan untuk menunjuk jaksa yang dapat memberikan bantuan hukum.

Baca Juga!  Cabuli 2 Anak Tirinya, Abdul Saleh Saragih Diciduk Polisi

“Kerjasama seperti itu bukan hanya dengan pihak BPN,tetapi juga sudah dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu,” kata Rudy.

Ia mengatakan Kejaksaan selaku pengacara negara diberi kewenangan sesuai Undang-Undang pasal 30 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mewakili negara dan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.

“Tentunya kami siap memberikan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Rudy. (Bayu/Red)

Loading...