Beranda Lintas Provinsi Ketua BKM Gampong Seulalah yang Lama Diduga Potong Dana Hibah Bantuan Presiden...

Ketua BKM Gampong Seulalah yang Lama Diduga Potong Dana Hibah Bantuan Presiden RI

84
0
Mesjid Nurul Iman sedang dalam pengerjaan, mengunakan dana hibah Presiden Republik Indonesia, sebesar Rp200 juta, namun dana tersebut masuk ke BKM Mesjid hanya Rp125 juta. (Foto/Edy.s)
Loading...

 Buktipers – Langsa (Aceh)

Warga masyarakat Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, mempertanyakan dana bantuan (dana hibah) dari Presiden Jokowi, sebesar 200 juta, pada tahun 2016/2017 atas nama BKM (Badan Kemakmuran Mesjid) untuk pembangunan mesjid.

Hal tersebut disampaikan Irwan Sp, Sekretaris Lembaga Tinggi Komando Pengendali Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LTKPSKN PIN RI) Kota Langsa, dalam press releasenya, kepada awak media, Sabtu (13/7/2019), lalu.

Dikatakan, bahwa dana hibah itu diberikan oleh Presiden Indonesia untuk membangun Mesjid Desa Seulalah sebesar Rp.200 juta, namun pada saat diserahkan oleh Ketua BKM, Mohd Nasir, dana itu langsung dipotong fee pengurusan ke Jakarta, sebesar Rp75 juta dan sisanya Rp125 juta, tanpa musyawarah dengan Pengurus Mesjid.

Ironisnya lagi, pada awalnya saat membuat proposal struktur serta susunan pengurus BKM Gampong Seulalah, masih tertera dalam pengurusan, namun setelah ada pencairan dana, bendahara maupun rekening BKM langsung diganti ( dibuat baru ) oleh ketua yang lama.

Baca Juga!  Miliki 8 Paket Sabu, Pengedar Diringkus Polisi Kendawangan

Dikatakannya lagi, bahwa dalam UUD Nomor 14 Tahun 2008, telah diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pada bab 1 pasal 1 dan 2  menyatakan, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya dapat dilihat, didengar, serta dibaca dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Irwan, dalam UUD Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, menyampaikan (musyawarah) kepada masyarakat masalah penggunaan dana hibah itu secara transparan dan terbuka, sebelum dimulainya pembangunan.

“Pada saat itu masyarakat mempertanyakan dana hibah yang Rp200 juta bantuan Presiden Replublik Indonesia, kenapa laporannya di Desa Seulalah Rp125 juta, berarti uang fee untuk pengurusan Rp75 juta, rasanya tidak masuk akal karena biaya pengurusan terlalu besar,”katanya.

Baca Juga!  Cerita Mengerikan Tim Patroli Saat Temukan Harimau Terjerat Kawat di Riau

Sebut Wan Sarno lagi, bahwa masyarakat sudah membuat rapat bersama dengan ketua BKM yang lama untuk mempertanyakan bantuan bibah Presiden RI dan sudah diakui oleh ketua BKM, bahwa uang Rp75 juta itu fee pengurusan.

Wan Sarno mengharapkan agar pihak penegak hukum segera memproses (memanggil) secara hukum ketua BKM tersebut, agar bisa mengembalikan fee yang terlalu besar.

Menurut salah seorang warga Gampong Seulalah yang tidak ingin disebut jati dirinya kepada media ini mengatakan, bahwa kurangnya keterbukaan ketua BKM Mesjid dalam mengelola dana bantuan itu, apalagi saat ditanya masalah LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tidak pernah dibuat. Pernah dibuat tetapi untuk LPJ ke Presiden, sebagai pertanggung jawaban saat pengambilan dana, dan ketika pengerjaan, tidak pernah duduk rapat, apa yang sudah dikerjakan. Dan jika ditanya selalu menghindar, sebutnya.

Baca Juga!  Korban Kapal Karam yang Masih Hilang di Sungai Kapuas, Ini Kata Bupati

Sementara itu, Ketua BKM Desa Seulalah yang lama, Mohd Nasir, ketika dikonfirmasi media ini, beberapa waktu lalu, mengatakan, LPJ dana hibah sudah selesai dan diterima di ruang Mail Room Istana, besaran dana hibah Rp200 juta. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan masjid sampai kubah.

Bila ada pihak yang merasa kurang puas, mungkin kerabat mereka tidak masuk dalam bagian pengelolaan dana tersebut. Alhamdulillah apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pihak diberi kewenangan langsung dari istana, telah saya jalankan untuk pembangunan Masjid Nurul Iman dan  sudah dapat kita gunakan lebih cepat 2 tahun dari perencanaan selesai pada 2019. Namun dengan adanya dana tersebut, masyarakat masyarakat sudah dapat melaksanakan shalat  berjama’ah awal tahun 2017 lalu, sebut Nasir.

 

(Edy.s)

 

Loading...