Beranda Sumut Ketua DPW PNTI Sumut Minta KJA di Danau Toba Dibersihkan

Ketua DPW PNTI Sumut Minta KJA di Danau Toba Dibersihkan

152
0
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW PNTI) Sumatera Utara (Sumut), Adhan Nur SE (atas) dan kondisi Keramba Jaring Apung (KJA), di perairan Danau Toba. (Foto/Stg)

Buktipers.com – Simalungun (Sumut)

Pasca perintah Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa hari yang lalu, agar perairan Danau Toba, bersih dari Keramba Jaring Apung (KJA), terus mengalir dukungan untuk menghilangkan KJA tersebut, seperti dari Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW PNTI) Sumatera Utara (Sumut), Adhan Nur SE.

Dikatakannya, apa yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim, kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, terkait instruksi pembersihan KJA yang ada di kawasan Danau Toba, harus dijalankan.

Adhan mengaku sangat prihatin terhadap permasalahan yang ada di Danau Toba.

“Saya meminta kepada Gubernur Sumatera Utara, agar segera mungkin membuat kebijakan terkait keberadaan Keramba Jaring Apung yang semakin menjamur, di perairan Danau Toba,”ujarnya.

Baca Juga!  Bawa Sajam dan Senpi, 3 Provokator Aksi Demo Bawaslu Sumut Ditangkap Polisi

Baca Juga : Richard Sidabutar Dukung Pembersihan KJA di Danau Toba

Menurutnya, KJA itu sudah merusak pemandangan bagi wisatawan. “Mengapa saya bilang merusak? Kalau kita mau datang ke kota wisata Parapat, pasti terlebih dahulu kita melihat ratusan KJA, di daerah Sualan, padahal Parapat itu kan pintu gerbang untuk para wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan Danau Toba dan sekitarnya?,”ungkapnya.

Dia juga meminta dukungan dari warga, untuk mendesak pemerintah, agar segera meniadakan KJA di Danau Toba.

Namun sampai saat ini, pihak Pemprov Sumut, belum menunjukkan sikap tegas. Kendati Gubernur terdahulu, Tengku Erry Nuradi, telah mengeluarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung Perairan Danau Toba terhadap kegiatan KJA.

Baca Juga!  Polisi Buru Perampok yang Tewaskan Istri Ketua PD Muhammadiyah Padang Lawas

Yang menyatakan, bahwa daya dukung maksimum Danau Toba untuk budi daya perikanan 10.000 ton per tahun secara bertahap hingga 2023. Namun sampai hari ini, KJA yang ada di Danau Toba, belum ada yang kurang. Malah semakin menjamur. Artinya surat keputusan tersebut mandul alias tidak berfungsi, ucap Adhan

 

(Stg)

Loading...