Beranda Parawisata Ketua Komisi A Minta Semua KJA Dibersihkan dari Danau Toba

Ketua Komisi A Minta Semua KJA Dibersihkan dari Danau Toba

280
0
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauz.

Simalungun, buktipers.com – Pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi ), dan Menko Maritm, Luhut Binsar Panjaitan yang akan menuntaskan masalah lingkungan di Danau Toba, beberapa waktu lalu, khususnya Keramba Jaring Apung (KJA), disikapi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauz.

Bahkan, dia langsung tancap gas, menemui Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta, pada Jumat (2/8/2019), lalu.

Hal itu dibenarkan Muhri Fauzi, saat dikonfirmasi buktipers.com, Minggu (4/8/2019), lalu, melalui telepon selulernya.

Dikakatakannya, bahwa Komis A DPRD Sumatera Uatara telah menemui BKPM RI, dan meminta pihak terkait agar segera menyetop operasional seluruh perusahaan KJA, yang beroperasi di perairan Danau Toba.

Baca Juga!  Kasat Sabhara Polres Dairi; Informasi Penculikan Anak Adalah Berita Hoax .

Karena diduga telah mencemari parairan danau vulkanik terbesar se-Asia tenggara dan danau kebanggaan Sumatera Utara  tersebut, katanya.

Muhri Fauzi dengan tegas meminta pihak BKPM RI, agar PT Aquafarm Nusantara yang kini berganti nama menjadi Regal Springs Indonesia yang masih beroperasi, di perairan Danau Toba, yaitu  di empat lokasi, Pangambatan Desa Tomok, Lontung Desa Lottung Kecamatan Simanindo, Silima Lombu Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir,  dan Desa Sirungkungon Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, agar izinnya dicabut  serta operasionalnya dibekukan.

Kondisi Keramba Jaring Apung yang mencemari perairan Danau Toba.

Muhri Fauzi juga meminta pihak BKPM agar  sesegera mungkin menghentikan izin operasional seluruh perusahaan KJA yang ada di kawasan Danau Toba.

Dan jika ada lagi perusahaan KJA  yang mengurus izinnya, Muhri Fauzi minta kepada BKPM agar jangan lagi memprosesnya, karena diduga  telah merusak lingkungan.

Baca Juga!  Kebakaran di Tapanuli Selatan, 5 Bocah Tewas Terpanggang

Kata Muhri Fauzi, percuma Pemerintah Pusat menggoltorkan dana triliunan rupiah ke kawasan Danau Toba dalam rangka menjadikan danau itu sebagai destinasi pariwisata yang bertaraf internasional, bila masalah pencemaran air Danau Toba dan kerusakan lingkungan maupun ekosistem yang semakin tercemar tidak ditangani serius dan tidak ada tindakan yang nyata. Semua itu akan sia – sia, tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Robby Anangga, mengdukung  pembersihan KJA dari perairan Danau Toba.

Namun pembersihan KJA diharapkan jangan tebang pilih, baik milik perusahaan maupun milik masyarakat sekitar. Kalau memang harus bersih, bersikan semuanya, katanya.

Numun agar tidak menuai masalah di kemudian hari, sebaiknya Pemerinta Pusat terlebih dahulu mencabut  izin perusahaan tersebut, dan pemerintah jangan asal main tutup, kalau belum ada regulasinya yang jelas. Serta kepastian hukum harus terpenuhi dulu, baru dibersihkan, tegas  Ketua Komisi B ini.

Baca Juga!  Mandi – mandi Sama Kawan Satu Sekolah, Siswa STM Mogang Tewas Tenggelam di Danau Toba

Hal senada juga disampaikan Bupati Samosir, Ir Rapidin Simbolon ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya menyampaikan, “bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir mendukung pembersihan Keramba Jaring Apung dari Danau Toba, akan tetapi berbasis pada penyelesaian masalah,”kata Bupati.

 

(Stg)

Loading...