Beranda Parawisata Ketua Komisi D DPRD Sumut Minta Perpres 81 Dicabut

Ketua Komisi D DPRD Sumut Minta Perpres 81 Dicabut

337
0
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, dan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar.

Simalungun, buktipers.com – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakya Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Sutrisno Pangaribuan, meminta Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi) agar mencabut Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba yang mengatur soal zonasi.

Hal itu disampaikannyam kepada buktipers.com, Senin (12/8/2019), lalu, melalui telepon,usai mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup, guna menuntut Pemerintah, agar mengembalikan hak lahan warga adat Danau Toba dari  konsesi. Dan meminta agar seluruh Keramba Jaring Apung (KJA) dan peternakan babi yang ada di kawasan Danau Toba, segera dibersihkan.

Sutrisno meminta Pemerintah, agar menutup perusahaan-perusahaan KJA yang masih beroperarasi, di kawasan Danau Toba yang tersebar di sejumlah kabupaten, seperti di kabupaten Toba Samosir, ada PT Regal Springs Indonesia, di Desa Sirungkungon Kecamatan Ajibat dan KJA milik masyarakat sekitar, di kebupaten Samosir.

Dimana, Samosir yang paling banyak mendapat pembangunan yang anggarannya bersumber dari APBN Pusat dan paling banyak juga KJA milik PT Regal Springs Indonesia, seperti di desa Pangambatan, kecamatan Tomok, desa Lontung, kecamatan Simanindo, Silima Lombu, kecamatan Onan Runggu, dan belum lagi KJA yang berdekatan dengan Kantor Bupati Samosir, seperti di pintu Sona Pangururan.

Baca Juga!  PB SERBUNDO PT ANJ Siais Merayakan Hari Ulang Tahun yang ke-3 dengan Meriah

Belum lagi, di kabupaten Simalungun yang mendapat peringkat nomor satu, karena ribuan KJA masih beroperasi. Padahal, kabupaten Simalungun adalah gerbang masuk wisatawan.

Namun saat masuk kota wisata Parapat, kita duluan melihat pemandangan KJA milik masyarakat desa Sualan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Simalungun, bijak dan tidak memperbolehkan KJA, di pintu gerbang karena akan mengurangi semangat para wisatawan untuk berkunjung kekawasan Danau Toba, papar Sutrisno.

Politisi PDI Perjuangan ini, juga menyampaikan, bahwa desakan penutupan KJA itu, agar air Danau Toba kembali bersih dan sesuai dengan standar baku mutu kelas I air Danau Toba, siap untuk diminum.

Sutrisno Pangaribuan menyatakan, pihaknya bersama kawa-kawan dan unsur masyarakat lainnya yang peduli akan air Danau Toba  akan mendesak Presiden Jokowi, agar mencabut Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba yang mengatur soal zonasi.

Baca Juga!  DPRD Sumut Sasar Kemendagri Bahas Pemekaran Sumatera Tenggara, Ini Hasilnya

Direncanakan, hal itu akan dilakukan pada awal bulan September mendatang, tegas Pangaribuan.

Terpisah, Anggota DPRD Sumut, Richard Sidabutar, ketika berada di pelabuhan Ihan Batak, beberapa waktu lalu, menyampaikan, Pemerintah tidak mungkin mencabut izin usaha KJA, jika masih ada Perpres Nomor 81 tahun 2014 tentang zonasi.

Pemerinta, katanya, sebaiknya merevisi Perpres Nomor 81 tahun 2014 tersebut, jika ingin menjadikan Danau Toba sebagai kawasan wisata bertaraf internasional, karena wisatawan tidak akan mau berwisata Ke Danau Toba, jika airnya masih tercemar.

Richard juga meminta kepada pemerintah, agar segera memulihkan air Danau Toba karena merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia, serta untuk kesejahteraan umum.

Baca Juga!  Masyarakat Danau Toba Ogah Berenang dan Ambil Air di Danau karena Tercemar KJA

Sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan wisata karena air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, katanya.

Bahwa untuk melestarikan fungsi air, perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan, katanya lagi.

Berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, cap Richard Sidabutar.

 

(Stg)

 

Loading...