Ketua OKK DPC Kepri Sebut Muscab DPD HNSI Lingga Cacat Administrasi

0
374
Stefanus SH, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri.
Dijual Rumah

Lingga, buktipers.com – Musyawarah Cabang (Muscab), pemilihan ketua DPD HNSI Kabupaten Lingga, yang digelar pada Selasa (19/11/2019) kemarin, diduga menyimpang dari aturan dan peraturan organisasi.

Hal dugaan penyimpangan tersebut, diungkap Stefanus SH, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, yaitu Bidang Organisasi Kaderisasi dan Kelembagaan (OKK), Rabu (20/11/2019).

Secara pribadi, rasanya saya tidak ingin komentar, namun untuk suatu hal kebenaran, naluri saya terpanggil, sesuai dengan tugas dan fungsi saya, sebagai Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi & Kelembagaan (OKK) DPD HNSI Kepri, ucapnya.

“Saya tidak bisa diam, bila melihat ada banyak penyimpangan peraturan organisasi dan mencerminkan sifat arogansi, atau haus akan kepemimpinan yang akan berbuntut penyimpangan dalam membuat berbagai kebijakan,”ujarnya.

Untuk jawaban legal atau Ilegal kah kegiatan Muscab tersebut ? Disebutkannya, parameternya  tentu pada langkah-langkah administratif organisasi yang ditempuh.

Dijeladskan, sejak tanggal 1 Juni 2019, Plt DPC HNSI Kabupaten Lingga, dikembalikan pada DPD HNSI Kepri, yaitu setelah Plt Ketua, tidak mampu menyelenggarakn Muscab, pada batas waktu yang ditentukan, yakni maksimal di bulan Mei 2019 lalu.

Maka landasan kegiatan saat ini di Lingga, tidak punya kekuatan ataupun pondasi dalam pelaksanaannya, karena penyelenggara tidak mengantongi SK Plt atau pun SK, dan kepanitian dari DPD HNSI Kepri, ujarnya.

Seluruh Pegurus DPD dari tingkat Sekretaris dan para Wakil Ketua yang membidangi pembentukan Kabupaten/Kota, tidak pernah menerima pemberitahuan akan kegiatan tersebut, baik secara lisan ataupun tulisan, paparnya.

“Maka unsur stering comitte dalam kegiatan pun tidak terpenuhi. Belum lagi, diduga tidak menjadi keterwakilan konstituen pemilik suara di tingkat kecamatan yang tidak hadir atau diduga pengkondisian, tertentu saja karena acara ini termasuk kategori diam-diam dan mendadak, dan hal ini menjadi tanda tanya, Ada apa ?, “tegasnya.

Pointnya adalah  Muscab, namun arsitektur substansi tidak dilakukan sama sekali, baik sebelum-menjelang, saat, maupun sesudah kegiatan, kayaknya semua dibungkus. Yang namanya aklamasi dalam forum dan apa pantas dibuat forum, namun mirisnya, terkesan hanya bersifat silahturahmi dan tatap muka dari unsur-unsur yang kita pahami karena ketidaktahuan faktual nyatanya, katanya.

Saya hanya ingin membuat menjadi terang benderang, bahwa komunikasi dalam pelenggara sangat lah tidak harmonis dan mencerminkan arogansi berlebihan yang sangat konyol, ucapnya.

Sebagai pemahaman juga, bahwa dalam organisasi, panglima tertinggi adalah AD/ART, bukan pimpinan yang biasa digunakan dalam perusahaan, karena organisasi bersifat kolektif kolegial dalam menjalankan roda organisasinya, tidak sesuai mekanisme, dan menabrak peraturan organisasi HNSI.

Polemik hadirnya Ketua DPD dalam kegiatan tidak serta-merta menjadikan legitimasi dalam kegiatan tersebut.

Jangan takut untuk berbuat dan menyuarakan kebenaran. Saatnya masyarakat nelayan Lingga maju, melangkah bersama membenahi tata kelola HNSI di Kabupaten Lingga yang sama-sama kita cintai. Jangan ciderai proses demokrasi menuju tata kelola yang beriklim sehat, katanya.

“Bersama kita akan maju berjuang memperbaiki DPC HNSI Lingga, jangan mudah terprovokasi dan bualan yang tidak jelas track recordnya. Saatnya bijak bersikap dan ikut berperan aktif untuk kembali kita kembali ke titah/amanah organisasi, “tuturnya.

(Zul)