Kokom Bendahara Pagelaran Utara Diperiksa 6 Jam dan Enggan Berkomentar

0
40
Iskandar usai diperiksa, kurang lebih satu jam, di ruangan pidana khusus.
Dijual Rumah

Pringsewu, buktipers.com – Diperiksa selama enam jam lamanya, Kokom, Bendahara Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, enggan berkomentar sata dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/11/2020).

Kokom diperiksa di ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Pringsewu, mulai jam 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Saat keluar dari ruangan pidana khusus, tepatnya di lobi kejaksaan, Kokom yang dimintai keterangannya oleh awak media, terkait kedatangannya di kantor kejaksaan dan perihal apa?, malah enggan berkomentar dan berpaling meninggalkan awak media, tanpa sepatah katapun dengan raut wajah kusam.

Di hari yang sama, saat dikonfirmasi di depan kantor kejaksaan, Iskandar mengatakan, kurang lebih satu jam diperiksa di ruangan pidana khusus.

“Konfirmasi terkait anggaran dana rakor dan SPPD tahun 2019, saya dulu kan Januari sampai Febuari sebagai bendahara pengeluaran, habis itu ibu Kokom atau Komariyah, “ucapnya.

Ditambahkan Iskandar, dirinya diperiksa kurang lebih satu jam saja. Hanya dimintai keterangan saja, katanya. Sambil membawa dua kardus berkas SPJ dan LPJ, Iskandar pun pergi meninggalkan kantor Kejari Pringsewu.

Terpisah, Junerdi, Seketaris Jendral Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (Lp Tipikor) Provinsi Lampung saat dimintai tanggapannya, terkait dugaan korupsi anggaran tahun 2019 Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu mengatakan, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

“Pasal tentang Tindak Pidana Korupsi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat hukuman yang lebih berat bagi penyelenggara negara yang terlibat korupsi kususnya. Hal ini dinilainya sebagai bentuk keadilan, “katanya.

Lanjut Junerdi, Pasal 604 revisi UU KUHP setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 20 tahun dan paling lama 20 tahun.

Karena itu, harapnya, Kejaksaan Pringewu harus bisa menemukan siapa dalang korupsi di balik anggaran Rp1,4 M di kecamatan tersebut.

(JN)