Beranda Siantar Komisi V DPR RI Tinjau Insfrastruktur Siantar, Walikota Bicara Jalan Tol ...

Komisi V DPR RI Tinjau Insfrastruktur Siantar, Walikota Bicara Jalan Tol  

95
0
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI tersebut dipimpin Dr.Capt.Anton Sihombing, disambut Walikota Pematangsiantar Hefriansyah SE.MM beserta para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD para Camat dalam pertemuan di ruang data Kantor Balaikota, Kamis (7/2/2019).(foto/ist)
Loading...

Buktipers.com – Pematangsiantar (Sumut)

Tim Komisi V DPR RI kunjungan kerja ke Kota Pematangsiantar untuk meninjau perkembangan sekaligus untuk mengetahui permasalahan berbagai insfrastruktur di kota yang dikenal sebagai kota paling toleran itu.

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI tersebut dipimpin Dr.Capt.Anton Sihombing, disambut Walikota Pematangsiantar Hefriansyah SE.MM beserta para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD para Camat dalam pertemuan di ruang data Kantor Balaikota, Kamis (7/2/2019).

Anton Sihombing menghatakan, kunjungan kerja spesifik yang mereka lakukan untuk melihat secara langsung perkembangan infrastruktur di bidang PUPR maupun perhubungan di Kota Pematangsiantar.

Antara lain, jalan lintas Kota Pematangsiantar, pengelolaan Terminal Bus Tanjung Pinggir, penyediaan bis kepada Universitas Simalungun, Jalan Lingkar Pematangsiantar, bendungan Bahbolon, pembangunan Rusun Nomensen dan Rusun Karmel Katholik.

Baca Juga!  Komisi V DPR RI Pantau Perkembangan Infrastruktur dan Progres Kereta Api ke Danau Toba

Walikota dalam sambutannya mengatakan, atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar, menyampaikan rasa bangganya telah dikunjungi wakil-wakil rakyat dari DPR RI.

“Suatu kebanggaan yang teramat besar bagi kami untuk menerima kehadiran bapak dan ibu anggota DPR-RI yang terhormat di kota ini,” kata Walikota.

Kota pematangsiantar dengan berbagai dinamikanya, lanjut Walikota, telah memberikan warna tersendiri diantara berbagai kalangan masyarakat di seluruh penjuru republik ini dengan sebutan “siantar man”. Rasa solidaritas, kebersamaan, kerja keras, kritis, dan berintegritas sangat identik dengan karakter dan kepribadian masyarakat kota pematangsiantar.

Hefriansyah juga menjelaskan tentang komposisi penduduk Kota Pematangsiantar yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai etnis, suku bangsa, dan agama.

“Kami hidup berdampingan, bekerjasama, rukun dan damai serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Karena hal itulah Kota Pematangsiantar dengan motto sapangambei manoktok hitei ini selalu mendapat predikat sebagai salah satu kota paling toleran di negara kesatuan republik indonesia,” ujar Hefriansyah.

Baca Juga!  Komisi V DPR RI Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Sejumlah Proyek APBN di Samosir

Lanjut Walikota, begitu banyak terobosan dan inovasi melalui pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi telah direalisasikan oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Pembangunan ruas jalan tol Medan-Tebing tinggi telah terealisasi dan akan dilanjutkan dengan pembangunan ruas jalan tol Tebingtinggi-Siantar yang sedang melalui tahapan pembebasan lahan, serta berbagai pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi lainnya yang telah terakomodir di Kota Pematangsiantar.

“Karena itu kami masih sangat mengharapkan dukungan pemerintah dan bapak ibu anggota DPR RI yang terhormat untuk menjadikan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu sasaran prioritas pembangunan di kesempatan-kesempatan yang akan datang,” harapnya.

Tim Komisi V DPR RI itu juga, meninjau langsung lokasi-lokasi infrastruktur yang akan, sedang, dan telah dibangun oleh Pemerintah Pusat di Kota Pematangsiantar.

Baca Juga!  Walikota Hadiri Muzakarah Khusus MUI Siantar, Berikut Ini Hal yang Perlu Dihindari

Dalam peninjauan ini, diketahui berbagai permasalahan-permasalahan yang masih terjadi terkait dengan infrastruktur dan perhubungan, sehingga bisa dicarikan solusi bersama dengan mitra terkait.

Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui Pemkot terhadap kebutuhan infrastruktur dan transportasi yang mendesak di Kota Pematangsiantar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf f Tata Tertib DPR RI, hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dalam Rapat Komisi dan dijadikan bahan pembahasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan tindaklanjutnya.(hms)

 

Editor: Maris

Loading...