Korupsi Dana BOS Rp 1,4 Miliar, Eks Kepala SMA Negeri 8 Medan Dituntut 7,5 Tahun Penjara

0
22
Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 1,4 miliar Eks Kepsek SMAN 8 Medan, Jongor Ranto Panjaitan dituntut 7,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (20/5/2022). TRIBUN MEDAN/GITA NADIA TARIGAN
Dijual Rumah

Medan, buktipers.com – Bekas Kepala SMA Negeri 8 Medan, Jongor Ranto Panjaitan dituntut hukuman tujuh tahun dan enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), Fauzan Irgi Hasibuan, Jumat (20/5/2022).

JPU Fauzan menilai bahwa Jongor Ranto Panjaitan telah terbukti melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 1,4 miliar.

Selain menuntut hukuman penjara, Jongor Ranto Panjaitan juga dituntut membayar denda sebesar Rp 300 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Selain itu, jaksa dalam tuntutannya juga meminta supaya Jongor dibebankan pidana tambahan, berupa membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.458.883.700.

“Dengan ketentuan sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka JPU menyita dan melelang harta benda terpidana. Bila juga nantinya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana 4 tahun penjara,” kata JPU.

JPU menilai bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor dalam surat dakwaan primair.

Usai tuntutan dibacakan, hakim yang diketuai Eliwarti menunda sidnag pekan depan agemda nota pembelaan (pledoi).

“Baik, tuntutan sudah dibacakan, k8ta tunda minggu depan agenda pledoi,” pungkas hakim.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JOU) Fauzan Irgi Hasibuan dalam dakwaannya menuturkan perkara ini bermula saat SMA Negeri 8 Medan menerima dana BOS.

Yang mana besaran dana BOS yang diterima yakni sesuai dengan jumlah siswa yang menjadi peserta didik pada SMA Negeri 8 Medan sejumlah Rp 1,4 juta per siswa/tahun ajaran.

Dengan rincian Tahun Ajaran 2016/2017,  984 Siswa x Rp 1.400.000 = Rp1.377.600.000, 2017/2018 dengan 917 siswa (Rp1.283.800.000) serta di Tahun Ajaran 2018/2019 dengan 934 siswa (Rp 1.307.000.000).

Terdakwa melaksanakan penyaluran dana BOS setiap 3 bulan yaitu triwulan I sebesar 40 persen dari alokasi 1 Tahun Ajaran, triwulan II hingga IV masing-masing 20 persen.

“Dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewkan Guru, dan Komite Sekolah, namun terdakwa tidak ada melibatkan anggota Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah dalam mengelola dan menggunakan dana BOS tersebut,” kata JPU.

Dikatakan JPU pada saat penarikan belanja dana BOS, terdakwa menarik dana BOS tersebut secara tunai dari rekening dana BOS sekolah dengan beberapa kali penarikan menggunakan cek.

Hingga, kata JPU terdapat sejumlah pengeluaran yang tidak diyakini kebenaran, seperti pengadaan kursi siswa sebesar Rp 35 juta, pengadaan meja sebesar Rp 18 juta, dan sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak diyakini keberadaannya hingga diduga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Total Loss) Rp 1.213.963.200 di tahun 2017.

“Terdapat pengeluaran yang tidak diyakini kebenarannya pada pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 8 Medan Tahun Anggaran 2018. Total Kerugian Keuangan Negara (Total Loss) Rp 244.920.500,” kata JPU.

Sehingga, kata JPU akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara No. Itprovsu.905/R/2019 tanggal 4 November 2019, total kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.458.883.700.

 

Sumber : tribunnews.com